Kontras Kecam Tawaran Pemerintah Rekonsiliasi Kasus HAM Berat

Kompas.com - 25/05/2015, 17:34 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak rencana rekonsiliasi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Wacana itu dianggap bukan solusi efektif.

"Kami mengecam sikap dan pernyataan Jaksa Agung yang menolak melakukan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jakarta, Senin (25/5/2015), seperti dikutip Antara.

Haris mengatakan, rekonsiliasi itu sama saja tidak menghargai kinerja Komisioner Komnas HAM sebelumnya yang telah memiliki bukti adanya pelanggaran HAM berat. (baca: Pemerintah Tawarkan Kasus Pelanggaran HAM Diselesaikan dengan Rekonsiliasi)

Ia menambahkan, langkah rekonsiliasi itu sama saja dengan memudahkan masalah, padahal kasus tersebut harus diusut tuntas. Seharusnya, lanjutnya, para pelaku dibawa ke Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM "ad hoc".

Karena itu, Kontras menuntut Presiden Joko Widodo berani mengeluarkan keputusan presiden untuk membentuk Pengadilan HAM "ad hoc" dan mengeluarkan instruksi presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kemudian, ia meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjalankan fungsinya melakukan penyidikan atas kasus-kasus tersebut seperti diatur dalam Pasal 21 UU No 26 Tahun 2000.

Kejaksaan Agung menilai rekonsiliasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengingat kasusnya sudah berlangsung lama.

"Karena itu, seperti kasus 1965, saksi sulit dicari, buktinya juga seperti itu, maka kami tawarkan untuk diselesaikan pendekatan non yudisial, penyelesaian di luar jalur proses hukum, melalui pendekatan rekonsiliasi," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (22/5).

Rekonsiliasi itu, kata Prasetyo, nantinya akan ditawarkan kepada Presiden. Namun, tentunya ada tahapan atau poin rekonsiliasi. (baca: Dibentuk Komite Rekonsiliasi Kasus HAM Berat Masa Lalu)

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan penyelesaian tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan di antaranya peristiwa Talangsari, Lampung, tidak tertutup kemungkinan melalui proses rekonsiliasi.

"Secara nonyudisial melalui renkonsiliasi. Kita ingin ke luar dari belenggu penyelidikan dan penyidikan yang ujung-ujungnya saling menyalahkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Rabu (20/5).

Keenam kasus pelanggaran HAM berat lainnya, yakni, peristiwa Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, Wasior, Papua, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius (petrus).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.