Jokowi Diminta "Reshuffle" Kabinet Bidang Ekonomi dan Hukum

Kompas.com - 24/05/2015, 11:46 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Para Syndicate, Toto Sugiarto, menilai, kinerja kementerian bidang ekonomi dan hukum masih lemah dalam enam bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia menilai Jokowi perlu segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Presiden Jokowi harus secepatnya melakukan evaluasi dan perombakan kabinet," ujar Toto, saat ditemui di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Menurut Toto, dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, terjadi ketidakseimbangan politik yang disebabkan kelemahan kinerja para pembantu Presiden. Kelemahan itu juga berimbas pada menurunnya optimisme publik.

Misalnya, dalam bidang penegakan hukum, perseturuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri secara tidak langsung menurunkan wibawa penegak hukum. Belum lagi dualisme kepengurusan partai politik yang dikhawatirkan berdampak pada situasi keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah gagal memperbaiki penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kemudian, pemerintah juga gagal mencapai target penerimaan pajak, di mana dalam triwulan pertama, pemerintah hanya mampu mendapat Rp 198,2 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp 1.296 pada 2015.

Presiden diharapkan tidak sekadar melakukan perombakan kabinet, tetapi juga memilih individu-individu yang berintegritas, kompeten dan profesional dalam bidang kementerian. Pengisi pos-pos kementerian yang tepat, dinilai dapat melahirkan kebijakan yang pro-rakyat dan sesuai Nawacita.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X