Jokowi Diminta "Reshuffle" Kabinet Bidang Ekonomi dan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Para Syndicate, Toto Sugiarto, menilai, kinerja kementerian bidang ekonomi dan hukum masih lemah dalam enam bulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia menilai Jokowi perlu segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Presiden Jokowi harus secepatnya melakukan evaluasi dan perombakan kabinet," ujar Toto, saat ditemui di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Minggu (24/5/2015).

Menurut Toto, dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, terjadi ketidakseimbangan politik yang disebabkan kelemahan kinerja para pembantu Presiden. Kelemahan itu juga berimbas pada menurunnya optimisme publik.

Misalnya, dalam bidang penegakan hukum, perseturuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri secara tidak langsung menurunkan wibawa penegak hukum. Belum lagi dualisme kepengurusan partai politik yang dikhawatirkan berdampak pada situasi keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah gagal memperbaiki penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kemudian, pemerintah juga gagal mencapai target penerimaan pajak, di mana dalam triwulan pertama, pemerintah hanya mampu mendapat Rp 198,2 triliun, atau lebih rendah dari target sebesar Rp 1.296 pada 2015.

Presiden diharapkan tidak sekadar melakukan perombakan kabinet, tetapi juga memilih individu-individu yang berintegritas, kompeten dan profesional dalam bidang kementerian. Pengisi pos-pos kementerian yang tepat, dinilai dapat melahirkan kebijakan yang pro-rakyat dan sesuai Nawacita.