Ketua Komisi IV: Pemerintah Tak Usah Malu Akui Kecolongan soal Beras Plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintahan Joko Widodo dan jajarannya tidak perlu malu mengakui kecolongan dalam kasus beredarnya beras plastik.

Politisi Gerindra itu menilai, ada keganjilan dalam kasus beras plastik yang diduga diimpor dari China ini. Sebab, selama ini pemerintah mengklaim menutup impor beras.

"Saya pikir (pemerintah) tidak usah malu kalau kecolongan. Yang paling penting ke depannya mau diapain kasus ini," kata Edhy di ruang Fraksi Gerindra DPR, Jakarta, Jumat (22/5).

Edhy meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan pihak terkait lainnya segera mengecek kembali produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dalam negeri. Hal itu penting untuk memastikan produk itu benar-benar bersih dari bahan berbahaya. (baca: Razia Beras Plastik di Pasar, Ini Cara Petugas Mengeceknya)

"Kita enggak usah menuduh itu muncul dari negara lain, mungkin saja itu muncul dari sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh karena kita tidak menginginkan adanya impor beras. Jangan-jangan ada yang sengaja bikin gaduh," ujarnya.

Ia meminta ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang berkaitan dengan peredaran beras plastik. Sebab, bahan yang digunakan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. (baca: Perwakilan RI dan Tiongkok Telusuri Beras Sintetis)

"Kami hari Selasa akan memanggil Mentan, diharapkan akan dapat jawaban-jawaban yang ingin ditanyakan," ucapnya.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sebelumnya mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum pernah mengeluarkan izin impor beras dari China. (baca: Ihwal Beras Plastik, Mendag Sebut Belum Pernah Keluarkan Izin Impor dari China)

“Kami sendiri tidak mengetahui dan kami sedang menelusuri beras itu dari mana. Ini juga kerjasama dengan Bareskrim dan Bea-Cukai, kita akan pelajari,” kata Rachmat.