Kompas.com - 22/05/2015, 15:43 WIB
Jutaan warga Muslim dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (11/2/2015) dini hari waktu setempat. Di antara jemaah umrah yang menuju Mekkah dan Madinah, jemaah asal Indonesia termasuk salah satu yang mendominasi.
KOMPAS/ADI PRINANTYOJutaan warga Muslim dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (11/2/2015) dini hari waktu setempat. Di antara jemaah umrah yang menuju Mekkah dan Madinah, jemaah asal Indonesia termasuk salah satu yang mendominasi.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membagikan lima kiat untuk menghindari biro perjalanan umrah berisiko. Kiat itu ialah untuk menyikapi kasus penelantaran 49 orang jemaah di Jeddah, Arab Saudi, dan kejadian serupa sering terulang.

"Bagi yang hendak berumrah, cermati betul PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang akan dipilih dengan menekankan (kiat) 'Lima Pasti' sebagai jaminan pelayanannya," tulis Lukman lewat akun Twitter resmi miliknya seperti dikutip Antara, Jumat (22/5/2015).

Lukman memulai dengan kiat pertama, yaitu memastikan nama PPIU itu dilanjutkan dengan mengecek status resmi tidaknya PPIU tersebut. PPIU resmi merupakan biro umrah yang mendapat izin dari Kemenag.

PPIU resmi tercantum di laman haji.kemenag.go.id dan PPIU resmi dapat dicari di microsite tersebut. (Baca: Belasan Warga Bandungan Tertipu Biro Umrah)

Apabila penyedia layanan perjalanan umrah itu tidak tercantum, sebaiknya masyarakat menghindari PPIU tersebut karena patut diduga biro perjalanan umrah itu tidak resmi dan berisiko.

Jika masyarakat tidak dapat mengakses laman tersebut, sebaiknya menghubungi kantor-kantor Kemenag di pusat dan daerah guna memastikan keabsahan biro umrah yang digunakan.

Kiat kedua, lanjut Lukman, adalah dengan memastikan jadwal, maskapai, dan nomor penerbangan keberangkatan ke Tanah Suci. Dengan begitu, jemaah mendapat jaminan tiket pergi ke Tanah Suci dan pulang ke Indonesia.

Ketiga, masyarakat harus memastikan harga paket umrah dan fasilitas pelayanan yang didapatkan jemaah dengan harga tersebut. Jika harga yang ditawarkan tidak masuk akal atau terlalu murah, biro umrah itu patut dicurigai sebagai penyedia layanan yang berisiko.

Keempat, kata Lukman, adalah memastikan nama dan alamat hotel yang akan ditempati selama jemaah berada di Tanah Suci. Terakhir, pastikan status visa jemaah umrah digunakan dalam perjalanan ke Arab Saudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.