Kompas.com - 22/05/2015, 15:43 WIB
Jutaan warga Muslim dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (11/2/2015) dini hari waktu setempat. Di antara jemaah umrah yang menuju Mekkah dan Madinah, jemaah asal Indonesia termasuk salah satu yang mendominasi.
KOMPAS/ADI PRINANTYOJutaan warga Muslim dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, Rabu (11/2/2015) dini hari waktu setempat. Di antara jemaah umrah yang menuju Mekkah dan Madinah, jemaah asal Indonesia termasuk salah satu yang mendominasi.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membagikan lima kiat untuk menghindari biro perjalanan umrah berisiko. Kiat itu ialah untuk menyikapi kasus penelantaran 49 orang jemaah di Jeddah, Arab Saudi, dan kejadian serupa sering terulang.

"Bagi yang hendak berumrah, cermati betul PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang akan dipilih dengan menekankan (kiat) 'Lima Pasti' sebagai jaminan pelayanannya," tulis Lukman lewat akun Twitter resmi miliknya seperti dikutip Antara, Jumat (22/5/2015).

Lukman memulai dengan kiat pertama, yaitu memastikan nama PPIU itu dilanjutkan dengan mengecek status resmi tidaknya PPIU tersebut. PPIU resmi merupakan biro umrah yang mendapat izin dari Kemenag.

PPIU resmi tercantum di laman haji.kemenag.go.id dan PPIU resmi dapat dicari di microsite tersebut. (Baca: Belasan Warga Bandungan Tertipu Biro Umrah)

Apabila penyedia layanan perjalanan umrah itu tidak tercantum, sebaiknya masyarakat menghindari PPIU tersebut karena patut diduga biro perjalanan umrah itu tidak resmi dan berisiko.

Jika masyarakat tidak dapat mengakses laman tersebut, sebaiknya menghubungi kantor-kantor Kemenag di pusat dan daerah guna memastikan keabsahan biro umrah yang digunakan.

Kiat kedua, lanjut Lukman, adalah dengan memastikan jadwal, maskapai, dan nomor penerbangan keberangkatan ke Tanah Suci. Dengan begitu, jemaah mendapat jaminan tiket pergi ke Tanah Suci dan pulang ke Indonesia.

Ketiga, masyarakat harus memastikan harga paket umrah dan fasilitas pelayanan yang didapatkan jemaah dengan harga tersebut. Jika harga yang ditawarkan tidak masuk akal atau terlalu murah, biro umrah itu patut dicurigai sebagai penyedia layanan yang berisiko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keempat, kata Lukman, adalah memastikan nama dan alamat hotel yang akan ditempati selama jemaah berada di Tanah Suci. Terakhir, pastikan status visa jemaah umrah digunakan dalam perjalanan ke Arab Saudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.