Pemerintah Anitisipasi Adanya Konflik Sosial akibat Pengungsi Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com — Hadirnya pengungsi Rohingya di tengah-tengah masyarakat Indonesia dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial. Untuk mencegah kemungkinan ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan bahwa pemerintah akan menangani para pengungsi dengan komprehensif. Para pengungsi tersebut akan ditampung di lokasi yang baik.

"Justru itu, itu yang kita khawatirkan, nanti akan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, perlu ada penanganan komprehensif," kata Tedjo di Jakarta, Kamis (24/5/2015).

Pengungsi Rohingya yang menetap di Indonesia dalam jangka waktu lama dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lokal, apalagi jika para pengungsi tersebut banyak memperoleh bantuan dana dari pihak luar.

"Mungkin awalnya mereka masih akur. Namun nanti, sementara mereka mendapatkan dana, sedangkan penduduk lokal, apalagi penduduk miskin, tidak mendapatkan apa-apa, maka kecemburuan bisa terjadi," ujar Tedjo.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mendata para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. Pemerintah nantinya hanya menampung pengungsi yang terusir dari negaranya karena perlakuan diskriminatif. Namun, bagi pengungsi yang datang dengan motif mencari pekerjaan, pemerintah akan mengembalikan mereka ke negara asal.

"Yang pengungsi dari Banglades akan segera dikembalikan karena mereka job seeker. Banglades juga setuju dan mau mereka dipulangkan, tetapi yang dari Myanmar harus ditangani lebih baik," ujar Tedjo.

Mengenai dana yang dialokasikan untuk menangani pengungsi ini, Tedjo menyampaikan bahwa International Organization Migration (IOM) telah menyanggupi untuk mendanai penghuni Rohingya selama berada di Indonesia. Namun, untuk saat ini, menurut Tedjo, dana dari IOM itu belum disalurkan. Pemerintah pusat dan daerah masih menanggung biaya penanganan pengungsi Rohingya.

Sebelumnya, Pemerintah RI dan Malaysia sepakat menampung mereka untuk sementara, asalkan komunitas internasional membantu proses resettlement dan repatriasi para pengungsi dalam waktu lebih kurang setahun.