Grace Natalie Apresiasi Penunjukan "Srikandi" Pansel KPK

Kompas.com - 21/05/2015, 19:19 WIB
Mantan pembawa acara berita Grace Natalie saat ditemui di Kantor Pusat PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinMantan pembawa acara berita Grace Natalie saat ditemui di Kantor Pusat PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang memercayakan Panitia Seleksi Pimpinan KPK kepada perempuan. Ia menganggapnya sebagai terobosan politik mengenai defisit perempuan dalam institusi demokrasi di Indonesia. Apalagi belum pernah ada perempuan yang duduk sebagai komisioner KPK.

"Dengan keputusan pansel yang seratus persen perempuan, artinya Jokowi menunjukkan kepercayaannya pada kaum perempuan Indonesia," kata Grace melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2015).

Dengan keputusan tersebut, kata Grace, Jokowi percaya bahwa keterlibatan perempuan akan mengisi kekosongan yang selama ini terjadi. Ruang publik akan menemui keseimbangan gender ketika feminisme diberi ruang mewarnai bangsa.

"Saya dan PSI berharap akan lahir pendekar antikorupsi perempuan yang namanya akan menggetarkan siapa pun yang mencoba merampok uang rakyat," kata mantan presenter tersebut.

Dia yakin bahwa perempuan akan berprestasi dan tidak kalah dari laki-laki jika diberi kepercayaan lebih, seperti juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Ibu Susi Pudjiastuti namanya mengetarkan mereka yang mencoba merampok laut Indonesia," ujarnya.

Hari ini Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Pansel ini terdiri dari sembilan orang, semuanya perempuan. Pansel dipimpin oleh Destry Damayanti (ekonom dan ahli moneter) sebagai ketua dan Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Tujuh "Srikandi" lainnya menjadi anggota, yakni Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM), Betti Alisjahbana (ahli teknologi informasi dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi), Supra Wimbarti (ahli psikologi), Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X