Masinton: Kalau Ada yang Ancam Anggota Pansel KPK, Lapor ke Kami

Kompas.com - 21/05/2015, 17:36 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, yakin bahwa anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bebas dari segala kepentingan politik. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjaga anggota Pansel KPK dari intervensi pihak mana pun.

"Kalau ada yang ancam mereka (anggota Pansel KPK), lapor ke kami. Semua anggota Pansel KPK tidak berjuang sendiri, tetapi mewakili rakyat untuk mendapatkan pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas," ujar Masinton, saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2015).

Menurut dia, pemilihan sembilan perempuan dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi sebagai anggota Pansel KPK adalah suatu terobosan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, para anggota Pansel akan mampu menyeleksi calon pimpinan KPK yang memiliki integritas, ketegasan dalam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak yang baik.

Masinton menilai, keputusan Jokowi untuk menempatkan perempuan sebagai anggota Pansel KPK telah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Terlebih lagi, seleksi pimpinan KPK merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Semua perempuan yang dipilih tangguh-tangguh. Tidak perlu khawatir dengan independensi mereka," kata Masinton.

Pansel KPK terdiri dari sembilan orang dan berasal dari berbagai latar belakang. Kesembilan orang yang ditunjuk Jokowi adalah perempuan.

Berikut nama-nama sembilan anggota Pansel KPK itu:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (ketua merangkap anggota).
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (wakil ketua merangkap anggota).
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM.
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen.
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang.
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan.
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan.
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Nasional
Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X