Pansel KPK Dinilai "Nothing to Lose" dan Sulit Digertak

Kompas.com - 21/05/2015, 15:20 WIB
Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5/2015). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengapresiasi pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia yakin Pansel KPK yang baru dibentuk itu akan lepas dari segala intervensi kepentingan politik terkait pemilihan komisioner KPK.

"Saya kira, meskipun semuanya perempuan, tapi malah enggak khawatir. Pansel ini saya lihat nothing to lose dan akan jadi sulit untuk digertak," ujar Nico kepada Kompas.com pada Kamis (21/5/2015).

Tapi untuk lebih mendukung kinerja Pansel itu, Nico mengatakan bahwa lebih baik Pansel langsung membentuk supporting team yang dapat dijadikan think tank sekaligus bumper untuk melawan segala bentuk intervensi kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nico juga minta Presiden Joko Widodo dan lingkar istana untuk mendukung kinerja Pansel itu dan mengantisipasi intervensi.

"Selama ada supporting team yang bisa jadi bumper dan selama ada dukungan politik dari presiden dan menteri-menteri terkait, maka posisi Pansel akan sangat kuat, bahkan untuk melawan intervensi dari partai," ujar Nico.

Secara khusus, Nico menyambut baik Pansel itu terdiri dari beragam latar belakang bidang. Hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan telah terlembagakan di dalam sistem.

"Dengan dipilihnya profesional dari beragam bidang keahlian, mudah-mudahan Pansel KPK mampu mengundang tokoh berintegritas dan memilih sosok yang berkualitas agar nantinya komisioner KPK mampu mencegah korupsi," ujar Nico.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/5/2015). Pansel terdiri dari sembilan orang anggota dari berbagai latar belakang. Sembilan orang yang ditunjuk Jokowi itu semuanya perempuan.

Berikut adalah sembilan anggota Pansel KPK:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota)
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

Nasional
Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X