Kompas.com - 21/05/2015, 15:20 WIB
Presiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5/2015). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo mengumumkan pembentukan panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (21/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengapresiasi pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia yakin Pansel KPK yang baru dibentuk itu akan lepas dari segala intervensi kepentingan politik terkait pemilihan komisioner KPK.

"Saya kira, meskipun semuanya perempuan, tapi malah enggak khawatir. Pansel ini saya lihat nothing to lose dan akan jadi sulit untuk digertak," ujar Nico kepada Kompas.com pada Kamis (21/5/2015).

Tapi untuk lebih mendukung kinerja Pansel itu, Nico mengatakan bahwa lebih baik Pansel langsung membentuk supporting team yang dapat dijadikan think tank sekaligus bumper untuk melawan segala bentuk intervensi kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Nico juga minta Presiden Joko Widodo dan lingkar istana untuk mendukung kinerja Pansel itu dan mengantisipasi intervensi.

"Selama ada supporting team yang bisa jadi bumper dan selama ada dukungan politik dari presiden dan menteri-menteri terkait, maka posisi Pansel akan sangat kuat, bahkan untuk melawan intervensi dari partai," ujar Nico.

Secara khusus, Nico menyambut baik Pansel itu terdiri dari beragam latar belakang bidang. Hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan telah terlembagakan di dalam sistem.

"Dengan dipilihnya profesional dari beragam bidang keahlian, mudah-mudahan Pansel KPK mampu mengundang tokoh berintegritas dan memilih sosok yang berkualitas agar nantinya komisioner KPK mampu mencegah korupsi," ujar Nico.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/5/2015). Pansel terdiri dari sembilan orang anggota dari berbagai latar belakang. Sembilan orang yang ditunjuk Jokowi itu semuanya perempuan.

Berikut adalah sembilan anggota Pansel KPK:
1. Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota)
2. Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota)
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM
4. Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen
5. Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
8. Diani Sadiawati, ahli hukum dan perundang-undangan
9. Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X