Diperiksa 10 Jam, Eks Kepala BP Migas Bantah Langgar Aturan soal Penjualan Kondensat

Kompas.com - 20/05/2015, 21:52 WIB
Penyidik Direktorat II Eksus Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selatan, Selasa (5/5/2015). Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah berkas berkaitan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi yang dilakukan oleh PT TPPI dalam penjualan kondesat milik SKK Migas. TRIBUNNEWS / ABDUL QODIRPenyidik Direktorat II Eksus Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selatan, Selasa (5/5/2015). Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah berkas berkaitan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi yang dilakukan oleh PT TPPI dalam penjualan kondesat milik SKK Migas.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) Raden Priyono, Rabu (20/5/2015). Raden Priyono diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara.

Kepada wartawan, Raden Priyono mengaku ditanya penyidik seputar tugas pokok fungsi sekaligus wewenang dirinya ketika menjabat sebagai Kepala BP Migas. Penyidik, kata Priyono, juga menanyakan perihal komitmen BP Migas terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan kementerian di atasnya.

"Ya kita jelaskan. Segala tindakan kita ikut ke kebijakan pemerintah kok. Kan tugas dan wewenang BP Migas adalah melaksanakan kebijakan saja," ujar Priyono.

Kendati demikian, Priyono menolak bahwa pernyataannya tersebut diartikan ada pihak lebih tinggi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas di BP Migas.

"Tanya ke penyidik saja. Sudah dituangkan ke dalam pemeriksaan. Silakan cek di sana," tutur Priyono.

Informasi yang dihimpun oleh Kompas.com, Priyono diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Ia didampingi oleh dua orang kuasa hukumnya. Proses pemeriksaan terhadap Priyono digelar selama sekitar 10 jam atau hingga pukul 20.00 WIB. Priyono baru keluar gedung Bareskrim sekitar pukul 20.45 WIB.

Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini diduga melibatkan pejabat PT TPPI dan pejabat dari SKK Migas (setelah diubah dari BP Migas).

Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Tapi tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Konsensat Bagian Negara.

Tindakan itu melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X