Kompas.com - 20/05/2015, 17:11 WIB
Wanita dan anak-anak imigran asal Myanmar dan Bangladesh menunggu di tenda darurat di Desa Matang Raya, Baktya, Aceh Utara, 10 Mei 2015. Sebanyak 469 orang asal Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di perairan utara Aceh. AFP PHOTO / REZA JUANDAWanita dan anak-anak imigran asal Myanmar dan Bangladesh menunggu di tenda darurat di Desa Matang Raya, Baktya, Aceh Utara, 10 Mei 2015. Sebanyak 469 orang asal Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di perairan utara Aceh.
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menolak kedatangan para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Untuk itu, Wapres meminta Tentara Nasional Indonesia yang menjaga perbatasan wilayah tidak lagi mengusir mereka.

"Ya karena kebijakan awal (menolak masuk). Sekarang kebijakannya tidak boleh (menolak lagi)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut dia, Pemerintah RI dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Paling lama dalam satu tahun, kedua negara akan mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan para pengungsi yang tedesak ke luar dari negara asalnya karena perlakuan diskriminatif tersebut.

"Rohingya oke kita tampung, tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," ucap Kalla.

Diakui Kalla, kedatangan para pengungsi Rohingya ini bakal menambah beban negara. Namun, sebagai negara besar, Indonesia sedianya tidak menolak kedatangan pihak yang memerlukan pertolongan. "Ya enggak apa-apa, bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah," kata dia.

Sesuai dengan sila kedua Pancasila, menurut Wapres, negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Mengenai kondisi para pengungsi yang rata-rata mengidap penyakit ketika sampai di Indonesia, Kalla memakluminya. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan langsung kepada pengungsi seperti menyediakan makanan dan pengobatan.

Hari ini, Wapres bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kalla meminta agar pemerintah setempat menerima para pengungsi tersebut dengan baik.

Selain itu, hari ini Kalla juga menerima kedatangan perwakilan Komisi Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Thomas Vargas. Dalam pertemuan, Vargas mengingatkan agar Indonesia ikut berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. UNHCR juga siap membantu pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

Pada 15 Mei lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X