Kompas.com - 20/05/2015, 17:11 WIB
Wanita dan anak-anak imigran asal Myanmar dan Bangladesh menunggu di tenda darurat di Desa Matang Raya, Baktya, Aceh Utara, 10 Mei 2015. Sebanyak 469 orang asal Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di perairan utara Aceh. AFP PHOTO / REZA JUANDAWanita dan anak-anak imigran asal Myanmar dan Bangladesh menunggu di tenda darurat di Desa Matang Raya, Baktya, Aceh Utara, 10 Mei 2015. Sebanyak 469 orang asal Myanmar dan Bangladesh ditemukan terdampar di perairan utara Aceh.
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menolak kedatangan para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Untuk itu, Wapres meminta Tentara Nasional Indonesia yang menjaga perbatasan wilayah tidak lagi mengusir mereka.

"Ya karena kebijakan awal (menolak masuk). Sekarang kebijakannya tidak boleh (menolak lagi)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut dia, Pemerintah RI dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Paling lama dalam satu tahun, kedua negara akan mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan para pengungsi yang tedesak ke luar dari negara asalnya karena perlakuan diskriminatif tersebut.

"Rohingya oke kita tampung, tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," ucap Kalla.

Diakui Kalla, kedatangan para pengungsi Rohingya ini bakal menambah beban negara. Namun, sebagai negara besar, Indonesia sedianya tidak menolak kedatangan pihak yang memerlukan pertolongan. "Ya enggak apa-apa, bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah," kata dia.

Sesuai dengan sila kedua Pancasila, menurut Wapres, negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Mengenai kondisi para pengungsi yang rata-rata mengidap penyakit ketika sampai di Indonesia, Kalla memakluminya. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan langsung kepada pengungsi seperti menyediakan makanan dan pengobatan.

Hari ini, Wapres bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kalla meminta agar pemerintah setempat menerima para pengungsi tersebut dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, hari ini Kalla juga menerima kedatangan perwakilan Komisi Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Thomas Vargas. Dalam pertemuan, Vargas mengingatkan agar Indonesia ikut berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. UNHCR juga siap membantu pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

Pada 15 Mei lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.