Bambang Soesatyo Tuding KIH Ingin Buat Golkar dan PPP Tak Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menduga partai politik pendukung pemerintah ingin menangguk keuntungan dari konflik internal Partai Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan. Ia menengarai, partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat itu sengaja menjegal Golkar dan PPP agar tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah.

Bambang mengatakan, hal ini sangat terlihat dari sikap pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga terlihat dari sikap pemerintah yang menolak Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah direvisi.

"Saya mencium aroma bau busuk dari sikap pengajuan banding dan penolakan revisi UU Pilkada tersebut. Mereka ingin menang besar dengan memanfaatkan konflik parpol, khususnya Golkar dan PPP," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (20/5/2015).

Ia menyebut PDI Perjuangan sebagai partai yang paling diuntungkan atas konflik kedua partai tersebut. Ia memaklumi jika setiap partai politik menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, strategi itu harus dilakukan dengan jujur, bukan cara-cara curang.

"Saya yakin Golkar dan PPP akan tetap bisa mengikuti pilkada dengan revisi UU Pilkada dalam waktu dekat ini," ucapnya.