Bambang Soesatyo Tuding KIH Ingin Buat Golkar dan PPP Tak Ikut Pilkada

Kompas.com - 20/05/2015, 14:43 WIB
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham bersana pimpinan Fraksi Golkar di DPR, Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, dan Robert Kardinal, Kamis (2/4/2015). KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham bersana pimpinan Fraksi Golkar di DPR, Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, dan Robert Kardinal, Kamis (2/4/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, menduga partai politik pendukung pemerintah ingin menangguk keuntungan dari konflik internal Partai Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan. Ia menengarai, partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat itu sengaja menjegal Golkar dan PPP agar tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah.

Bambang mengatakan, hal ini sangat terlihat dari sikap pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini juga terlihat dari sikap pemerintah yang menolak Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah direvisi.

"Saya mencium aroma bau busuk dari sikap pengajuan banding dan penolakan revisi UU Pilkada tersebut. Mereka ingin menang besar dengan memanfaatkan konflik parpol, khususnya Golkar dan PPP," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (20/5/2015).

Ia menyebut PDI Perjuangan sebagai partai yang paling diuntungkan atas konflik kedua partai tersebut. Ia memaklumi jika setiap partai politik menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, strategi itu harus dilakukan dengan jujur, bukan cara-cara curang.

"Saya yakin Golkar dan PPP akan tetap bisa mengikuti pilkada dengan revisi UU Pilkada dalam waktu dekat ini," ucapnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X