Mantan Penasihat KPK Anggap Jokowi Tidak Fokus Bentuk Pansel KPK

Kompas.com - 20/05/2015, 12:01 WIB
Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi,  Abdullah Hehamahua, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK, di ruang rapat komisi III DPR Jakarta Pusat, Senin (28/11/2011). TRIBUNNEWS/HERUDINMantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Pimpinan KPK, di ruang rapat komisi III DPR Jakarta Pusat, Senin (28/11/2011).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Ia menilai Presiden terlalu sibuk dengan masalah lain sehingga tidak fokus membentuk pansel itu.

Masa bakti para pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2015. Hingga saat ini, Jokowi belum menentukan siapa saja orang yang dipilihnya untuk masuk ke dalam pansel tersebut.

"Pansel sudah sedikit terlambat pembentukannya. Secara normal, waktu yang diperlukan untuk proses seleksi sampai pelantikan adalah enam bulan," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Rabu (20/5/2015).

Oleh karena itu, Abdullah meminta agar Jokowi segera membentuk pansel agar serangkaian proses seleksi dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak terkesan terburu-buru. Menurut dia, Jokowi belum fokus menangani pansel capim KPK karena masih sibuk dengan urusan lain.

"Ini Presiden baru yang secara seremonial sibuk dengan masalah-masalah protokol sehingga kurang memfokuskan diri pada pembentukan Pansel KPK," kata Abdullah.

Selain itu, kata Abdullah, sebagian menteri di Kabinet Kerja, terutama di bidang hukum, merupakan orang baru sehingga belum memahami pentingnya Pansel KPK dibandingkan pansel lain. "Mungkin mereka kurang paham tentang dahsyatnya korupsi dan dampaknya sehingga pembentukan pansel pimpinan KPK dianggap sama dengan pansel-pansel yang lain," ujar dia.

Abdullah menilai kemungkinan saat ini Jokowi tengah menghadapi dilema menentukan orang-orang yang masuk ke dalam pansel KPK. Jokowi harus mencari figur yang cocok dengan keinginan pemerintah dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Pansel akan menentukan delapan capim KPK untuk diserahkan ke DPR. DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan siapa yang layak menduduki lima posisi pimpinan KPK.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Maret: Ada 73.977 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

UPDATE 2 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 149.645 Orang

Nasional
Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X