Kompas.com - 19/05/2015, 19:59 WIB
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (19/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (19/5/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Poltracking Indonesia menunjukkan, hampir 50 persen responden yang diwawancarai menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden sebagai lembaga negara. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, ketidakpuasan publik bisa disebabkan oleh kinerja kementerian yang dianggap kurang maksimal.

"Ketidakpuasan publik lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum dan keamanan," ujar Hanta, pada rilis Temuan Survei Nasional, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Selain itu, menurut Hanta, blunder komunikasi publik yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, mau pun kesalahpahaman antara pihak Istana dengan mitra koalisi menyebabkan kepuasan publik merosot.

Dalam pemaparan hasil survei, sebanyak 49, 9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. Sebanyak 42,7 persen menyatakan puas; 7,4 persen responden menyatakan tidak tahu.

Jika diurutkan dengan 10 lembaga lainnya mengenai tingkat ketidakpuasan publik, Presiden berada di urutan ke-5 tertinggi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, Polri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Survei yang dilakukan medio 23-31 Maret 2015 itu melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara responden secara tatap muka menggunakan kuesioner.

Setiap pewawancara terlatih bertugas mewawancarai 10 responden untuk satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20 persen dari total data masuk. Ada pun margin of error survei ini 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.