Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS Dorong Pemerintah RI untuk Desak ASEAN Panggil Myanmar Terkait Rohingya

Kompas.com - 18/05/2015, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dengan tegas menyatakan tidak akan mengusir pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan. Jazuli juga mengapresiasi rasa kemanusian warga Aceh, yang beberapa waktu lalu turut membantu menyelamatkan 790 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. 

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, kunci penyelesaian pengungsi Rohingya ada di negara asalnya, Myanmar. Pengungsi Rohingya yang tertindas di negerinya sendiri, menurut Jazuli, sudah menjadi perhatian dunia internasional.

Sebagai sesama negara anggota ASEAN, Indonesia harus mendorong ASEAN untuk mendesak Pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah internal negaranya. Myanmar juga diminta tidak melakukan tindakan diskriminitif terhadap etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia.

“ASEAN bisa melakukan sidang darurat dan memanggil Myanmar untuk membahas dan mencari solusi masalah ini,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (18/5/2015).

Tidak hanya itu, Jazuli pun mengusulkan dibentuknya Koalisi Kemanusiaan Internasional untuk Rohingya.

“Jika Pemerintah Myanmar tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah internalnya, maka sudah saatnya diperlukan intervensi dari negara-negara lain, utamanya negara-negara ASEAN. Saya usulkan semacam koalisi kemanusiaan internasional untuk Rohingya," kata Jazuli. 

Jazuli pun menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pengungsi Rohingya. Fraksi PKS, menurut dia, meminta agar rasa kemanusiaan dikedepankan dalam masalah ini. 

"Atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh konstitusi (UUD 1945) serta posisi strategis kita sudah seharusnya Indonesia mengambil peran, dan respon Pemerintah yang utama adalah memberikan bantuan dan pertolongan,” kata Jazuli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com