Kompas.com - 18/05/2015, 17:56 WIB
Para wanita dan anak-anak imigran Rohingya, yang perahu mereka terdampar di perairan utara Aceh, dievakuasi menggunakan truk tentara menuju tempat penampungan sementara di Seunuddon, Aceh Utara, 10 Mei 2015. AP PHOTO / S YULINNASPara wanita dan anak-anak imigran Rohingya, yang perahu mereka terdampar di perairan utara Aceh, dievakuasi menggunakan truk tentara menuju tempat penampungan sementara di Seunuddon, Aceh Utara, 10 Mei 2015.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kader Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo agar berperan aktif di dalam ASEAN untuk menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Mereka melihat Pemerintah Indonesia seakan cuci tangan dan lepas tangan soal itu.

"Indonesia adalah negeri terbesar di kawasan ASEAN. Tentu sangat logis jika Indonesia memainkan leading role, peran yang utama di ASEAN untuk mengatasi krisis ini," ujar Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi persnya di Cafe Depana, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).

Kader Partai Demokrat melihat, negara-negara yang terlibat dalam persoalan pengungsi Rohingya, yakni Myanmar, Thailand, dan Malaysia, hanya berpangku tangan dalam merespons persoalan itu. Padahal, persoalan itu semata-mata terkait kemanusiaan.

"Adalah sikap yang sama sekali jauh dari rasa perikemanusiaan untuk membiarkan ratusan pengungsi Rohingya terlunta-lunta di tengah laut yang merupakan halaman ASEAN sendiri," ujar Ulil.

Sikap diam dan cuci tangan negara-negara di ASEAN tersebut, menurut Ulil, tak dapat diterima. Justru, seharusnya, ASEAN menunjukkan peran aktifnya dalam momen kritis seperti ini.

Kader lain Demokrat, Imelda Sari, menambahkan, Presiden Jokowi harus merangkul negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah diplomasi agar masalah Rohingya dapat diatasi. Bahkan, jika mampu, Jokowi didesak menyelesaikan persoalan itu di negara asal pengungsi tersebut, yakni Myanmar.

"Mereka ini manusia tanpa negara. Mereka tak diakui Pemerintah Myanmar, dan mendapat perlakuan diskriminatif. Menurut pandangan kami, ini tak bisa diatasi jika tak diselesaikan dari akarnya sendiri, yakni kejelasan mereka di negerinya sendiri, yaitu Myanmar," ujar Imelda.

"Kami mendesak Presiden berdiplomasi aktif terhadap Pemerintah Myanmar agar mereka menghentikan diskriminasi atas Rohingya dan memberi pengakuan kepada mereka sebagai warga negara yang sah," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.