Bambang Soesatyo: Menkumham Terbukti Lakukan Kejahatan Politik

Kompas.com - 18/05/2015, 16:35 WIB
Anggota Fraksi Golkar di DPR mengadakan jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015), setelah Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pengurus Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono. KOMPAS.com/IHSANUDDINAnggota Fraksi Golkar di DPR mengadakan jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015), setelah Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pengurus Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly telah terbukti melakukan kejahatan politik. Hal itu ditandai dengan dua kali pembatalan keputusan Menkumham soal kepengurusan partai politik yang bersengketa dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Siang ini, PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan pengurus Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Sebelumnya, PTUN juga membatalkan surat keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan pengurus Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan M Romahurmuziy.

"Terbukti, Saudara Menkumham Yasonna Laoly melakukan kejahatan politik terhadap Golkar dan PPP," kata Bambang dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Bambang meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap kinerja Menkumham. Menurut dia, Menkumham tidak pantas dipertahankan karena sudah membuat kegaduhan politik.

"Saya percaya Jokowi tahu munas di Ancol itu munas-munasan. Jadi, hentikanlah kekuatan yang menzalimi Golkar, dan jangan ambil keuntungan dari konflik kami," ujarnya.

Meski kepengurusannya dibatalkan, Agung Laksono berencana mengajukan gugatan banding atas putusan PTUN itu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X