Bukan Lembaga Politik, NU Tak Akan Ikut Campur soal "Reshuffle"

MEDAN, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan lobi politik untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"NU hanya jam'iyah diniyah atau lembaga keagamaan, yang terus menyuarakan suara rakyat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) NU Marsudi Syuhud di sela silaturahim dengan peserta Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Aula Pesantren Al-Kautsar, Medan, Sumatra Utara, Sabtu (16/5/2015) malam.

Menurut dia, meski peduli dengan perpolitikan bangsa tetapi NU tidak akan melakukan lobi-lobi untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri.

"NU bukan partai politik, lalu mau ngelobi politik bagaimana," katanya ketika ditanya tentang isu perombakan kabinet.

Sebagai ormas, NU hanya mengingatkan kadernya yang dipercaya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa yang mencapai cita-cita NU. Karena itu, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menilai kinerja kader NU yang berada dalam pemerintahan.

"Kalau belum sesuai dengan angan-angan masyarakat atau mimpinya Presiden, terserah Presiden," kata dia.

NU menyerahkan sepenuhnya kewenangan dalam menilai kinerja anggota kabinet kepada Presiden Joko Widodo, sekaligus mengambil keputusan perombakan kabinet. "Itu semua kan urusannya Presiden. Pasti ada penilaian, yang menilailah kayak apa. Gitu aja," ujar Marsudi.

Sementara itu Kader NU yang menjadi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar enggan mengomentari rencana perombakan kabinet yang menjadi salah satu isu politik nasional saat ini.