Panglima TNI Kantongi Dua Nama Jenderal untuk KPK

Kompas.com - 15/05/2015, 20:36 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan sudah memilih dua nama anak buahnya yang terbaik untuk ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua orang anak buahnya itu akan menjadi Sekretaris Jenderal dan pengawas internal.

"Jadi 1 sekjen dan 1 pengawas internal. Brigjen," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Keduanya berasal dari TNI Angkatan Darat. Untuk posisi Sekjen, kata Moeldoko, dipilih seorang perwira yang memiliki kemampuan manajerial. Sementara untuk posisi pengawas internal, dipilih perwira yang bertugas sebagai Polisi Militer.

Moeldoko mengaku belum mengetahui kapan kedua orang itu akan aktif bertugas di KPK. "Masih konfirmasi, tapi sudah kami siapkan," ucap dia.

Bukan penyidik

Lebih lanjut, Moeldoko juga menuturkan bahwa kerja sama TNI dan KPK bukanlah untuk menjadikan penyidik TNI untuk KPK. Menurut dia, tidak ada pembicaraan soal itu dalam pertemuannya dengan Ketua sementara KPK Taufiequrrachman Ruki.

"Enggak, bukan penyidik. Saya nggak ada pembicaraan penyidik. Saya bingung berita dari mana itu," ujar Moeldoko.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berpendapat, militer bekerja sesuai dengan undang-undang dan juga batas kemampuan. "Kalau TNI enggak bisa jadi penyidik, masa dipaksakan," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X