Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Beri 10 Rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/05/2015, 21:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kongres IV Partai Demokrat menetapkan 10 rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup Kongres IV di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2015) malam.

"Rekomendasi Partai Demokrat agar pemerintahan Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan rakyat Indonesia dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya," kata SBY.

Pertama, Partai Demokrat ingin pemerintah terus menjaga, menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Alasannya, masyarakat menginginkan Indonesia ke depan semakin bersih dan bebas dari korupsi.

Terkait pemberantasan korupsi, Demokrat juga meminta pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan pencegahan, tetap agresif dan tanpa pandang bulu, cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ada motif politik, serta putusan pengadilan diharapkan obyektif dan adil.

Kedua, Partai Demokrat mengajak semua elemen untuk menyelamatkan KPK dan Polri. Tujuannya agar dua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja efektif. "Fungsinya tidak boleh terganggu karena benturan orang perorangan," ucap SBY.

Ketiga, Partai Demokrat ingin TNI-Polri menjaga independensinya dengan cara terbebas dari lingkar politik kekuasaan. Menurut SBY, rekomendasi ini muncul karena Demokrat tidak ingin TNI-Polri terganggu independensinya sehingga dapat mengkhianati amanat reformasi. Demokrat ingin TNI-Polri tidak terpecah belah, dan secara sadar serta aktif menegakkan hubungan militer-sipil yang sehat.

Keempat, dengan alasan mendengar aspirasi masyarakat, Partai Demokrat ingin pemerintah tetap berpihak dengan masyarakat yang tidak mampu. Dalam artian, pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program-program prorakyat, apa pun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.

Kelima, Partai Demokrat meminta pemerintah tidak menghabiskan APBN hanya untuk pembangunan infrastruktur. Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pembangunan infrastruktur memang sangat penting, tapi jangan sampai APBN kita habis untuk pembangunan infrastruktur," ungkap SBY.

Keenam, Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Partai Demokrat memandang program tersebut sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.

Ketujuh, pemerintah diminta untuk dapat mengelola ekonomi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan tepat dan tindakan efektif agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Permintaan itu dilontarkan karena Partai Demokrat menilai adanya persoalan ekonomi, seperti lambatnya pertumbuhan, adanya masalah di sektor moneter, fiskal, dan riil.

Kedelapan, Partai Demokrat sepakat dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Akan tetapi, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil tindakan sehingga mengganggu hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.

Kesembilan, Partai Demokrat berharap ke depan dapat terjalin hubungan yang sehat antara negara/pemerintah dengan partai politik dan sesama partai politik. Harapan itu diyakini dapat terwujud jika dijalankan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Terakhir, Partai Demokrat berharap pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Partai Demokrat mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait program yang akan digulirkan agar tidak muncul salah persepsi, dan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan.

"Jika pemerintah berkenan menjalankan 10 rekomendasi itu, maka diyakini akan banyak lagi yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia," ucap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com