Jokowi: Australia Potong Bantuan ke Indonesia, Memangnya Mau "Nangis"?

Kompas.com - 13/05/2015, 19:13 WIB
Presiden Joko Widodo hadir dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015). KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo hadir dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo tak mempersoalkan keputusan Pemerintah Australia yang memangkas dana bantuannya sebesar 40 persen ke Indonesia. Jokowi menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemerintah Negeri Kanguru.

"Ya hak Pemerintah Australia-lah, mau dipotong, mau dhilangkan. Haknya di sana," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dia menyatakan menghargai keputusan yang diambil oleh negara lain. "Masa kamu mau nangis-nangis?" ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah Australia memotong dana bantuan untuk Indonesia sebesar 40 persen dari 605 juta dollar atau sekitar Rp 6,3 triliun pada tahun 2014 menjadi 366 juta dollar (Rp 3,8 triliun) untuk tahun anggaran 2015/2016. Informasi ini terungkap dalam RAPBN 2015/2016 yang disampaikan Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Joe Hockey, di Parlemen Australia, Selasa (12/5/2015) malam.

Indonesia tercatat sebagai negara penerima bantuan luar negeri Australia terbesar selama ini, dan pada tahun 2014 jumlahnya 605 juta dollar.

Sebelumnya, mengenai kemungkinan pengurangan bantuan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam posisi meminta bantuan pembangunan dari Australia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X