Sivitas Trisakti Tuntut Pemerintah Akui Kesalahan Tragedi 12 Mei 1998

Kompas.com - 12/05/2015, 18:48 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Memperingati 17 tahun peristiwa berdarah Tragedi Trisakti Mei 1998, ratusan sivitas akademika Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2015) siang. Mereka menuntut kembali pengusutan kasus yang telah menewaskan empat orang mahasiswa kampus tersebut.

"Kami menuntut pemerintah untuk mengakui kesalahan dalam tragedi Trisakti bahwa peristiwa itu adalah murni kesalahan pemerintah ketika itu," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas seusai bertemu Biro Hukum Sekretariat Negara, Selasa (12/5/2015).

Puri menyatakan, penyelesaian kasus Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 adalah utang yang harus dibayarkan pemerintahan Jokowi. Ia mengingatkan bahwa penuntasan kasus Trisakti bersama kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya adalah janji Jokowi saat pemilihan presiden lalu.

Jokowi juga diminta segera berbuat konkret dengan menerbitkan surat keputusan presiden tentang pengadilan ad hoc untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Menurut Puri, berkali-kali sivitas Trisakti berniat menemui Jokowi, tetapi upaya itu selalu gagal. Mereka mengklaim sudah mengajukan surat permohonan audiensi dengan Jokowi melalui lima institusi, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Sekretariat Negara; serta Komisi Nasional HAM. Namun, tak pernah ada jawaban.

"Kami ingin bertemu Presiden langsung tanpa diwakilkan untuk meminta Presiden segera menerbitkan Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Trisakti," ucap Puri.

Selain itu, sivitas akademik Universitas Trisakti juga mendesak pemerintah menetapkan 12 Mei atau 21 Mei sebagai Hari Pergerakan Mahasiswa. Mereka pun meminta pemerintah memberikan kesejahteraan kepada para keluarga korban. "Kami akan terus kejar sampai Presiden Jokowi mau temui kami," ujar Puri.

Meski telah 17 tahun berlalu, pengusutan kasus Trisakti dan kasus pelanggaran berat HAM masih menyisakan tanda tanya. Pada kasus Trisakti, empat orang mahasiswa ditembak peluru tajam hingga tewas saat melakukan aksi unjuk rasa menggugat rezim Orde Baru. Mereka adalah Elang Mulia Lermana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Tewasnya keempat mahasiswa itu kemudian menyulut kekacauan di Jakarta hingga terjadi pembakaran sampai kekerasan seksual.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Hak dan Kewajiban Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian

Nasional
Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Diversi dalam Peradilan Pidana Anak: Pengertian, Syarat dan Tujuannya

Nasional
Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Jenis-jenis Surat Perjalanan dalam Keimigrasian

Nasional
Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya

Nasional
KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.