17 Tahun Tragedi Trisakti, Jokowi Diminta Bentuk Pengadilan "Ad Hoc" HAM

Kompas.com - 12/05/2015, 16:40 WIB
Civitas Akademika Universitas Trisakti memperingati 17 tahun tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2015). Kegiatan tersebut untuk mengenang kembali empat mahasiswa Trisakti yang meninggal saat melakukan aksi memperjuangkan reformasi pada Mei 1998. TRIBUNNEWS/HERUDINCivitas Akademika Universitas Trisakti memperingati 17 tahun tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2015). Kegiatan tersebut untuk mengenang kembali empat mahasiswa Trisakti yang meninggal saat melakukan aksi memperjuangkan reformasi pada Mei 1998.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 menjadi momentum pengingat bagi Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Presiden Jokowi diminta segera membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani kasus HAM guna mencari dalang dari tragedi yang merenggut nyawa empat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut.

Kepala Bidang Advokasi Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Daud Beureuh mengatakan, saat ini Jaksa Agung HM Prasetyo telah berinisiatif membentuk tim gabungan untuk membahas tujuh kasus pelanggaran berat HAM. Tim gabungan itu terdiri dari Jaksa Agung; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kepala Polri; Panglima TNI; Badan Intelijen Negara; dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, dia berharap agar tim gabungna itu bisa menghasilkan kerja nyata.

"Tim gabungan sudah dibentuk sekarang dan tinggal menemukan formulasi untuk melakukan proses hukum sampai pada tahap pengadilan HAM. Presiden dalam janji kampanye yang tertuang dalam Nawacita secara khusus menjanjikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Daud saat dihubungi, Selasa (12/5/2015).

Daud menjelaskan, selama ini pembentukan pengadilan ad hoc HAM selalu menguap begitu saja meski pemerintahan terus berganti. Padahal, Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus HAM itu dan hasilnya ada dugaan telah terjadi pelanggaran berat HAM. Berkas penyelidikan tujuh kasus HAM itu kemudian diserahkan kepada kejaksaan agung pada 2002.

"Jaksa Agung sebenarnya punya otoritas untuk melakukan penyidikan, tapi penyidikan tidak pernah dilakukan sehingga kasus pelanggaran HAM berat, Trisakti, Semanggi I dan II jadi terhambat di Kejaksaan Agung. Harus ada rumusan masalahnya," ucap dia.

Daud berharap tim gabungan yang dibentuk Jaksa Agung HM Prasetyo dapat melangkah lebih maju dengan mengatasi macetnya berkas perkara kasus HAM itu di Kejagung. Apabila kejaksaan sudah melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan itu akan dibawa ke DPR untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi.

"Nanti presiden menerima rekomendasi dari DPR tentang hasil penyidikan kejaksaan agung untuk kemudian mengeluarkan peraturan presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc," kata Daud.

Meski telah 17 tahun berlalu, pengusutan kasus Trisakti dan kasus pelanggaran berat HAM berat masih menyisakan tanda tanya. Pada kasus Trisakti, empat orang mahasiswa ditembak peluru tajam hingga tewas saat melakukan aksi unjuk rasa menggugat rezim Orde Baru. Mereka adalah Elang Mulia Lermana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Tewasnya keempat mahasiswa itu kemudian menyulut kekacauan di Jakarta hingga terjadi pembakaran hingga kekerasan seksual.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X