Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Kasus seperti Mei 1998 Tidak Hanya Terjadi di Indonesia

Kompas.com - 12/05/2015, 15:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk mengusut pelaku utama dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam tragedi Mei 1998. Meski hingga saat ini, pelaku utama tragedi tersebut belum terungkap.

“Ini kan kalau pemerintah dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya telah berusaha dengan baik, telah diusut, malah diperiksa sampai luar negeri. Jangan lupa dulu balistiknya sampai diperiksa ke Belanda? Jangan lupa di pengadilan dan DPR,” kata Kalla, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Hari ini merupakan tanggal peringatan 17 tahun tragedi Mei 1998. Berdasarkan "Sujud di Hadapan Korban Tragedi Jakarta Mei 1998" oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), jumlah korban yang tewas dalam peristiwa Mei 1998 mencapai 1.217 orang. Selain itu, 91 orang dilaporkan luka-luka serta 31 orang hilang.

Menurut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, ada 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, yakni 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan sembilan orang korban pelecehan seksual. 

Kalla mengakui, upaya pemerintah dalam mengusut pelaku kejahatan HAM ini belum memuaskan semua pihak. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tragedi yang sulit dituntaskan seperti tragedi Mei 1998 tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Jangan lupa ya, kasus seperti ini bukan hanya di Indonesia, apa kurang hebatnya AS? Presidennya terbunuh sampai sekarang tidak tahu siapa yang bunuh. AS jelas-jelas ada yang tembak. Tentu kita sudah usaha keras dan selalu berusaha,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com