Menurut Din Syamsuddin, Revolusi Mental Bisa Jadi Kunci Cegah Prostitusi "Online"

Kompas.com - 12/05/2015, 12:06 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, revolusi mental merupakan suatu strategi yang baik dalam mengubah mental, termasuk moral dan perilaku warga negara. Menurut dia, bangsa Indonesia masih dilanda "kebutaan moral" atau "tuna-aksara moral" sehingga praktik yang mencederai moral, seperti prostitusi online, masih terjadi. 

Akan tetapi, menurut Din, revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum diterapkan dengan baik.

"Sayang kalau hanya berhenti sampai pada gagasan. Ini memerlukan sebuah strategi komprehensif total dan revolusi mental. Ini jawabannya sebenarnya. Maka, saya termasuk yang sangat mendukung ketika Pak Jokowi waktu pilpres dulu mengagas itu walaupun dalam kenyataannya setelah sekian bulan ini kelihatannya kurang gereget untuk melaksanakan apa yang disebut dengan revolusi mental," kata Din di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Sedianya, gagasan revolusi mental dipandang pemerintah sebagai proyek besar yang bisa menciptakan ledakan dahsyat yang sistematis sehingga membawa perubahan. Pemerintah, lanjut Din, masih memiliki waktu untuk menerapkan gagasan tersebut.

"Nah, masih ada waktu buat pemerintah. Jangan kehilangan momentum, makanya itu perlu dipikirkan kembali. Itu jawaban sebagai masalah-masalah tadi," kata dia.

Saat ini, Din menilai, tuna-aksara moral tidak hanya melanda masyarakat lapisan bawah, tetapi juga kalangan terdidik. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa meruntuhkan bangsa Indonesia. Sebagai pimpinan organisasi Islam di Indonesia, Din merasa prihatin atas maraknya prostitusi online. Yang muncul di pemberitaan dipandangnya sebagai puncak gunung es yang hanya terlihat di permukaan.

"Sangat memperihatinkan berita tentang prostitusi online, apalagi melibatkan kalangan atas, selebriti, politisi. Saya kira itu hanyalah bongkahan gunung es yang hanya kecil di permukaan, tetapi besar di dalamnya," kata Din.

Bisinis prostitusi seakan diminati oleh sebagian kalangan. Berbagai kasus prostitusi yang terbongkar memperlihatkan peminat prostitusi berasal dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas. Belum lama ini, kepolisian menangkap RA (32), seorang pria yang diduga berperan sebagai mucikari. Ia menawarkan jasa wanita penghibur dari kalangan artis dan model dengan tarif Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Dari praktik itu, RA mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 persen dari tarif wanita yang disewa.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X