Kompas.com - 11/05/2015, 23:56 WIB
Ilustrasi: Kerusuhan Mei 1998 ARBAIN RAMBEYIlustrasi: Kerusuhan Mei 1998
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta negara untuk menjadikan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Mei 1998 sebagai peringatan penting.

Tragedi Mei 1998 adalah isu nasional yang sampai sekarang belum dijadikan sebagai peringatan penting oleh negara maupun masyarakat, demikian Komnas Perempuan dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Menurut Komnas Perempuan, peringatan atas kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk terus mengingatkan masyarakat dan melakukan pemulihan pada korban, serta mencegah agar sejarah tragedi Mei 1998 tidak terulang.

Salah satu langkah Komnas Perempuan terkait hal tersebut adalah mendorong negara melalui Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun sebuah Prasasti Mei 1998 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur, yang akan diresmikan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada Rabu (13/5).

Ada pun TPU Pondok Ranggon adalah tempat penguburan massal ribuan penduduk korban tragedi Mei 1998, yang berdasarkan laporan "Sujud di Hadapan Korban Tragedi Jakarta Mei 1998" oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK), menewaskan 1.217 jiwa yang meninggal, 91 orang luka serta 31 orang hilang.

Terkait jumlah korban tersebut, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 mencatat 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998, yakni 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan sembilan orang korban pelecehan seksual. 

Komnas Perempuan berharap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditiru oleh pemerintah daerah lain yang banyak penduduknya menjadi korban pelanggaran HAM sebagai langkah pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Sementara terkait tragedi tersebut, menurut Komnas Perempuan, hingga pertengahan tahun 2015, negara belum bisa menghadirkan pelaku utama tragedi Mei dan meminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran hak asasi manusia.

Padahal di sisi lain, keluarga korban masih terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Selain dengan membuat tempat peringatan, sebelumnya Komnas Perempuan terus berusaha mendorong pertanggungjawaban negara, diantaranya melalui kehadiran Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1998.

Berikutnya, mendorong pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta elalui sejumlah rekomendasi dalam Laporan Saatnya Meneguhkan Rasa Aman yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada peringatan 10 tahun tragedi Mei 1998, 13 Mei 2008.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.