Saksi Mengaku Lihat Sutan Bagikan Amplop kepada Sejumlah Anggota Komisi VII

Kompas.com - 11/05/2015, 21:45 WIB
Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (2/2/2015). Sutan merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian ESDM di Komisi VII DPR. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (2/2/2015). Sutan merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian ESDM di Komisi VII DPR.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Sekretaris Pribadi dari mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, Muhammad Iqbal, mengaku melihat Sutan membagi-bagikan amplop berisi uang kepada sejumlah anggota Komisi VII DPR RI periode 2009-2014. Sebelumnya, Iqbal mengaku dititipi kantong kertas yang berisi amplop-amplop putih oleh staf ahli anggota DPR Iryanto Muchyi untuk diberikan kepada Sutan.

"Saya lihat sendiri dibagi-bagikan. Ada satu hari dibagi, besok dibagi," ujar Iqbal, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Iqbal mengatakan, Iryanto menyatakan bahwa kantong kertas berisikan amplop tersebut berasal dari Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Setelah uang tersebut diterima Sutan, kata Iqbal, sekitar dua hari kemudian baru dibagi-bagikan kepada anggota Komisi VII.

Iqbal mengaku tidak ingat di mana saja dan siapa saja yang menerima amplop dari Sutan. Ia hanya dapat mengingat bahwa Sutan memberikan amplop tersebut kepada tiga anggota Komisi VII di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Seingat saya tiga. Saya tahu wajahnya tapi tidak tahu namanya. Kalau dilihatin fotonya, saya ingat," kata Iqbal.

Dari tiga orang tesebut, hanya dua nama yang diingat Iqbal. Mereka adalah Aki Kastella dari Fraksi Hanura dan Saifuddin Donodjono dari Fraksi Gerindra.

Penasihat hukum Sutan, Eggi Sudjana meragukan keterangan yang diberikan Iqbal. Ia berkali-kali menegaskan kepada Iqbal apakah ia menyaksikan langsung penyerahan amplop tersebut.

"Ya iya lah, saya lihat. Tasnya kan saya yang pegang terus," ujar Iqbal.

Sementara itu, staf di Sekretariat Komisi VII DPR RI Dewi Berliana yang juga menjadi saksi dalam sidang mengaku pernah melihat para anggota Komisi VII masuk ke ruangan Sutan. Saat itu, kata Dewi, Sutan bolak-balik masuk dan keluar ruangannya bersamaan dengan para anggota Komisi VII sambil membawa tas besar.

"Itu memang saya tahu, karena tak pernah kejadian sebelumnya. Tapi saya enggak tahu apa yang dibicarakan," ujar Dewi.

Dewi juga mengaku Sutan pernah memberikan amplop berisikan uang kepada Sekretariat Komisi VII melalui stafnya yang bernama Wati. Saat itu, kata Dewi, Wati dipanggil Sutan ke ruangannya.

"Wati mendapatkan uang dari Bapak, ada titipan dalam bentuk amplop," kata Dewi.

Dewi mengatakan, sebanyak 11 staf Sekretariat Komisi VII yang menerima amplop serupa dengan nama masing-masing di amplop tersebut. Ia juga menerima amplop berisi uang sebesar Rp 5 juta. Namun, Dewi mengaku uang yang dia terima telah dikembalikan ke KPK.

"Setelah saya disidik di KPK, disarankan dikembalikan ke negara," ucap dia.

Dalam berkas dakwaan, Waryono memberikan uang sebesar 140.000 dollar AS untuk Sutan,yang ditaruh dalam kantong kertas berwarna silver. Uang tersebut diberikan Waryono melalui Iryanto. Rinciannya, empat pimpinan Komisi VII DPR menerima masing-masing 7.590 dollar AS, 43 anggota Komisi VII DPR menerima masing-masing 2.500 dollar AS, dan untuk Sekretariat Komisi VII DPR sebesar 2.500 dollar AS.

Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok atas dengan huruf "A" untuk anggota, "P" untuk pimpinan, dan "S" untuk Sekretariat Komisi VII.

Atas perbuatannya, Sutan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.