Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi ke Papua, ke Mana Gubernur Lukas Enembe?

Kompas.com - 10/05/2015, 14:59 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Papua.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sudah seharusnya Gubernur Lukas Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kami sebagai anggota masyarakat Papua tentu sangat menyayangkan hal ini, mengapa sampai Gubernur Lukas Enembe tidak ada di tempat saat orang nomor satu republik ini berkunjung ke Papua," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu menilai bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa banyak misi dan sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

"Sudah pasti akan ada banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan di Papua ke depan, apalagi kami di Papua sedang berjuang keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua semakin maju dan sejahtera sebagaimana saudara-saudara di provinsi lain," tuturnya.

Allo mengatakan, seharusnya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua seperti ke Jayapura dan Merauke kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai masukan dan informasi tentang persoalan-persoalan apa saja yang sedang dihadapi Papua, apakah di bidang politik, keamanan, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan.

Terlebih lagi, dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengikutsertakan sekitar 10 menteri Kabinet Kerja.

"Ini peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membicarakan secara langsung dengan semua kementerian terkait, apa-apa yang kami butuhkan di daerah. Bukan kami harus membawa semua soal itu ke Jakarta untuk dibicarakan di sana. Tentu situasinya sudah lain," ujar Allo Rafra, yang juga mantan anggota DPRD Mimika.

Kendati Presiden Jokowi selama kunjungan kerja didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menurut Allo, hal itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Gubernur Lukas Enembe.

"Kewenangan penuh itu ada pada gubernur, sekalipun ada wakil gubernur. Ini momentum yang sangat penting, dan sangat disayangkan kalau momentum penting itu dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.

"Yang saya tahu sekarang Pak Gubernur di luar Papua," kata Lamadi.

Ia juga membantah isu yang merebak bahwa Gubernur Lukas Enembe dikabarkan sakit.

"Ah tidak betul, beliau sehat-sehat saja. Bahkan mungkin beliau akan siap-siap berangkat ke Surabaya untuk hadiri Kongres Partai Demokrat," katanya.

Lamadi menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua.

"Pak Gubernur juga masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan smelter, dan beliau baru saja pulang dari Beijing. Beliau bertemu dengan salah satu perusahaan di sana, apalagi dalam waktu dekat pada 11-13 Mei 2015 ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Beliau salah satu ketua DPD," ujar Lamadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com