Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi ke Papua, ke Mana Gubernur Lukas Enembe?

Kompas.com - 10/05/2015, 14:59 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat yang juga mantan Penjabat Bupati Kabupaten Mappi dan Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Papua.

Berbicara kepada Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sudah seharusnya Gubernur Lukas Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja Presiden Jokowi.

"Kami sebagai anggota masyarakat Papua tentu sangat menyayangkan hal ini, mengapa sampai Gubernur Lukas Enembe tidak ada di tempat saat orang nomor satu republik ini berkunjung ke Papua," ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua itu menilai bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa banyak misi dan sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

"Sudah pasti akan ada banyak program dan kegiatan yang akan dilakukan di Papua ke depan, apalagi kami di Papua sedang berjuang keras untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua semakin maju dan sejahtera sebagaimana saudara-saudara di provinsi lain," tuturnya.

Allo mengatakan, seharusnya kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua seperti ke Jayapura dan Merauke kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai masukan dan informasi tentang persoalan-persoalan apa saja yang sedang dihadapi Papua, apakah di bidang politik, keamanan, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan.

Terlebih lagi, dalam kunjungan selama tiga hari di Provinsi Papua, Presiden Jokowi mengikutsertakan sekitar 10 menteri Kabinet Kerja.

"Ini peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membicarakan secara langsung dengan semua kementerian terkait, apa-apa yang kami butuhkan di daerah. Bukan kami harus membawa semua soal itu ke Jakarta untuk dibicarakan di sana. Tentu situasinya sudah lain," ujar Allo Rafra, yang juga mantan anggota DPRD Mimika.

Kendati Presiden Jokowi selama kunjungan kerja didampingi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, menurut Allo, hal itu terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Gubernur Lukas Enembe.

"Kewenangan penuh itu ada pada gubernur, sekalipun ada wakil gubernur. Ini momentum yang sangat penting, dan sangat disayangkan kalau momentum penting itu dilewatkan begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.

"Yang saya tahu sekarang Pak Gubernur di luar Papua," kata Lamadi.

Ia juga membantah isu yang merebak bahwa Gubernur Lukas Enembe dikabarkan sakit.

"Ah tidak betul, beliau sehat-sehat saja. Bahkan mungkin beliau akan siap-siap berangkat ke Surabaya untuk hadiri Kongres Partai Demokrat," katanya.

Lamadi menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua.

"Pak Gubernur juga masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan smelter, dan beliau baru saja pulang dari Beijing. Beliau bertemu dengan salah satu perusahaan di sana, apalagi dalam waktu dekat pada 11-13 Mei 2015 ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Beliau salah satu ketua DPD," ujar Lamadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com