Politisi Golkar: "Reshuffle" Tak Cukup Berpatokan pada Bidang Ekonomi

Kompas.com - 09/05/2015, 17:46 WIB
Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun, saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan, wacana perombakan anggota kabinet dinilai tidak cukup jika hanya menggunakan satu bidang sebagai tolak ukur, yaitu bidang ekonomi. Evaluasi kinerja dan capaian kementerian sebaiknya meliputi semua bidang, seperti politik, hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

"Diperlukan evaluasi yang komprehensif, tidak cukup hanya bidang ekonomi saja yang diperhatikan. Ini menjadi perlu untuk menjaga konstelasi politik tetap baik," ujar Misbakhun saat ditemui di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Misbakhun, selama beberapa bulan sejak awal pemerintahan, beberapa kementerian memang menunjukkan kinerja yang kurang maksimal. Kebijakan beberapa kementerian dinilai tidak tepat.

Misalnya, menurut Misbakhun, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses hukum partai Golkar dan PPP, yang malah menimbulkan permasalahan politik yang lebih besar. Selain itu, beberapa kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat, belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat secara merata.

"Pembagian bansos masih ada yang belum tepat sasaran. Belum lagi masalah keadilan, penegakan hukum. Rasa aman bagi masyarakat juga belum terpenuhi," kata dia.

Misbakhun mengakui bahwa kinerja kementerian di bidang ekonomi paling mendapat perhatian dalam wacana reshuffle. Ini disebabkan menurunnya tingkat perekonomian, berupa naiknya harga bahan pokok, serta dampak akibat melonjaknya nilai tukar dollar terhadap rupiah, belum mampu diatasi dengan baik.

"Tidak mudah melakukan konsolidasi. Presiden ganti Kapolri saja setengah mati, apalagi yang lainnya. Yang Presiden butuhkan saat ini adalah dukungan penuh semua stakeholder, pengusaha, dan pemerintah," kata Misbakhun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X