Nasdem Dukung Jokowi Percepat "Reshuffle" Kabinet

MATARAM, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Kurtubi mendukung jika Presiden Joko Widodo mempercepat "reshuffle" atau perombakan Kabinet Kerja demi efektivitas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

"Perkara 'reshuffle' kabinet memang sepenuhnya wewenang Presiden. Tetapi, sebagai partai pendukung pemerintahan, kami mendukung jika itu dipercepat, apalagi kalau Presiden ingin meningkatkan performa kabinet," kata Kurtubi di Mataram, Rabu (6/5/2015), seperti dikutip Antara.

Kurtubi tidak menampik jika selama sekitar enam bulan jalannya Kabinet Kerja, khususnya di sektor ekonomi, kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, penyerapan anggaran juga menjadi lambat. (baca: Wakil Ketua DPR Kritik Menteri Ekonomi "Blusukan" Cari Popularitas)

Namun, anggota Komisi VII DPR RI ini juga tidak sependapat jika kesalahan itu diarahkan kepada pemerintah pusat, yakni Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla atau para menteri.

"Memang di sektor ekonomi kita masih kurang bagus. Tetapi itu bukan melulu kesalahan harus dilimpahkan ke presiden, wakil presiden atau para menteri. Karena memang penyerapan APBN kita yang tidak mendukung sehingga eksekusi anggaran menjadi terhambat," katanya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kementerian yang baru terbentuk atau mengalami "merger". Hal itu merembet ke beberapa bagian belum terbentuk dan harus menyesuaikan dengan yang baru. (baca: Istana Akui Menteri Lambat Jalankan Program Pemerintah)

"Misalnya, di beberapa kementerian ada yang di-'merger', tetapi direktur jenderal (dirjen) belum terbentuk, sehingga menghambat eksekusi anggaran," ujarnya.

Belum lagi ditambah faktor yang datang dari pengaruh luar. Contohnya, kebijakan moneter Amerika Serikat yang naik, sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi Indonesia. (baca: Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan)

Meski begitu, Ketua DPD Nasdem NTB ini enggan berkomentar lebih jauh terkait menteri apa saja yang harus diganti jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle.

Dia memberikan saran kepada pemerintah, khusus untuk sektor ekonomi, harus ada upaya untuk segera membenahi tata kelola sektor migas dan tambang. Karena selama ini permasalahan tersebut dipegang dan dikuasai SKK Migas. Padahal, di sektor ini kasus korupsi sering terjadi, bahkan sudah ditangani pihak berwenang.

JK sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)