Nasdem Dukung Jokowi Percepat "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 06/05/2015, 17:03 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi. KOMPAS.com/ Karnia SeptiaAnggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi.
EditorSandro Gatra


MATARAM, KOMPAS.com
- Politisi Partai Nasdem Kurtubi mendukung jika Presiden Joko Widodo mempercepat "reshuffle" atau perombakan Kabinet Kerja demi efektivitas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

"Perkara 'reshuffle' kabinet memang sepenuhnya wewenang Presiden. Tetapi, sebagai partai pendukung pemerintahan, kami mendukung jika itu dipercepat, apalagi kalau Presiden ingin meningkatkan performa kabinet," kata Kurtubi di Mataram, Rabu (6/5/2015), seperti dikutip Antara.

Kurtubi tidak menampik jika selama sekitar enam bulan jalannya Kabinet Kerja, khususnya di sektor ekonomi, kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, penyerapan anggaran juga menjadi lambat. (baca: Wakil Ketua DPR Kritik Menteri Ekonomi "Blusukan" Cari Popularitas)

Namun, anggota Komisi VII DPR RI ini juga tidak sependapat jika kesalahan itu diarahkan kepada pemerintah pusat, yakni Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla atau para menteri.

"Memang di sektor ekonomi kita masih kurang bagus. Tetapi itu bukan melulu kesalahan harus dilimpahkan ke presiden, wakil presiden atau para menteri. Karena memang penyerapan APBN kita yang tidak mendukung sehingga eksekusi anggaran menjadi terhambat," katanya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kementerian yang baru terbentuk atau mengalami "merger". Hal itu merembet ke beberapa bagian belum terbentuk dan harus menyesuaikan dengan yang baru. (baca: Istana Akui Menteri Lambat Jalankan Program Pemerintah)

"Misalnya, di beberapa kementerian ada yang di-'merger', tetapi direktur jenderal (dirjen) belum terbentuk, sehingga menghambat eksekusi anggaran," ujarnya.

Belum lagi ditambah faktor yang datang dari pengaruh luar. Contohnya, kebijakan moneter Amerika Serikat yang naik, sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi Indonesia. (baca: Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan)

Meski begitu, Ketua DPD Nasdem NTB ini enggan berkomentar lebih jauh terkait menteri apa saja yang harus diganti jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle.

Dia memberikan saran kepada pemerintah, khusus untuk sektor ekonomi, harus ada upaya untuk segera membenahi tata kelola sektor migas dan tambang. Karena selama ini permasalahan tersebut dipegang dan dikuasai SKK Migas. Padahal, di sektor ini kasus korupsi sering terjadi, bahkan sudah ditangani pihak berwenang.

JK sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Prajurit TNI Gugur dalam Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur dalam Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Nasional
UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

Nasional
UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X