Nasdem Dukung Jokowi Percepat "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 06/05/2015, 17:03 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi. KOMPAS.com/ Karnia SeptiaAnggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi.
EditorSandro Gatra


MATARAM, KOMPAS.com
- Politisi Partai Nasdem Kurtubi mendukung jika Presiden Joko Widodo mempercepat "reshuffle" atau perombakan Kabinet Kerja demi efektivitas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

"Perkara 'reshuffle' kabinet memang sepenuhnya wewenang Presiden. Tetapi, sebagai partai pendukung pemerintahan, kami mendukung jika itu dipercepat, apalagi kalau Presiden ingin meningkatkan performa kabinet," kata Kurtubi di Mataram, Rabu (6/5/2015), seperti dikutip Antara.

Kurtubi tidak menampik jika selama sekitar enam bulan jalannya Kabinet Kerja, khususnya di sektor ekonomi, kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, penyerapan anggaran juga menjadi lambat. (baca: Wakil Ketua DPR Kritik Menteri Ekonomi "Blusukan" Cari Popularitas)

Namun, anggota Komisi VII DPR RI ini juga tidak sependapat jika kesalahan itu diarahkan kepada pemerintah pusat, yakni Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla atau para menteri.

"Memang di sektor ekonomi kita masih kurang bagus. Tetapi itu bukan melulu kesalahan harus dilimpahkan ke presiden, wakil presiden atau para menteri. Karena memang penyerapan APBN kita yang tidak mendukung sehingga eksekusi anggaran menjadi terhambat," katanya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kementerian yang baru terbentuk atau mengalami "merger". Hal itu merembet ke beberapa bagian belum terbentuk dan harus menyesuaikan dengan yang baru. (baca: Istana Akui Menteri Lambat Jalankan Program Pemerintah)

"Misalnya, di beberapa kementerian ada yang di-'merger', tetapi direktur jenderal (dirjen) belum terbentuk, sehingga menghambat eksekusi anggaran," ujarnya.

Belum lagi ditambah faktor yang datang dari pengaruh luar. Contohnya, kebijakan moneter Amerika Serikat yang naik, sehingga berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi Indonesia. (baca: Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan)

Meski begitu, Ketua DPD Nasdem NTB ini enggan berkomentar lebih jauh terkait menteri apa saja yang harus diganti jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle.

Dia memberikan saran kepada pemerintah, khusus untuk sektor ekonomi, harus ada upaya untuk segera membenahi tata kelola sektor migas dan tambang. Karena selama ini permasalahan tersebut dipegang dan dikuasai SKK Migas. Padahal, di sektor ini kasus korupsi sering terjadi, bahkan sudah ditangani pihak berwenang.

JK sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X