Wakil Ketua DPR Kritik Menteri Ekonomi "Blusukan" Cari Popularitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mendukung dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya untuk menteri-menteri yang menangani bidang ekonomi. Agus melihat kinerja menteri bidang ekonomi selama ini tidak optimal sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk.

"Harga kebutuhan pokok naik, menteri ekonomi hanya blusukan. Itu cuma meningkatkan popularitas, tidak ada kaitannya dengan peningkatan kerja," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Agus mencontohkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut dia, kebijakan Susi yang mengebom kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia hanya pencitraan.

"Menteri suka menarik kapal, lalu ngebom, cari popularitas. Ini kita lihat malah merusak biota laut, terumbu karang rusak. Dapatnya hanya hebat, hebat, hebat," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, lanjut dia, masih banyak pekerjaan lain yang sebenarnya bisa dilakukan Susi, seperti memperbaiki kesejahteraan nelayan. "Kita harus naikkan sektor perikanan, kesejahteraan nelayan, masalah distribusi BBM, nelayan kita banyak yang tidak bisa melaut," ujarnya.

Agus juga menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebagai salah satu menteri yang mendapat sorotan negatif. Menurut dia, BUMN di bawah Rini hanya dijadikan alat politik dan bagi-bagi jabatan. Hal itu karena sejumlah BUMN kini diisi oleh relawan dan politisi pendukung Jokowi pada pemilu presiden lalu.

"Kementerian BUMN, pergantian direksinya jauh dari good corporate governance," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)