JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja para menteri Kabinet Kerja disadari belum optimal. Mereka masih lambat dalam menjalankan program pemerintahan sehingga membuat Presiden Joko Widodo harus turun langsung ke lapangan.
Demikian disampaikan Deputi III Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa di Bina Graha, Selasa (5/5/2015).
"Presiden sudah lead the way, dia yang bereskan ke sana sini, daripada menterinya. Jadi diharapkan menterinya mengikuti," kata Purbaya.
Dia menuturkan, alasan tidak optimalnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena pencairan yang terlambat tidak bisa menjadi alasan program-program pemerintah menjadi terhambat. Menurut Purbaya, program pemerintah ada yang terhambat justru karena kendala di kementerian.
"Masyarakat dan Presiden bisa melihat siapa pun menilai, bisa melihat siapa yang semangat dan siapa yang tidak. Presiden bisa lihat dengan jelas bukan dari APBN, tapi personal, ada yang macet, tetapi tidur," kata dia. (baca: Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan)
Terkait dengan isu reshuffle, mantan Kepala Danareksa Institute itu menyatakan, Kantor Staf Kepresidenan tidak berwenang menilai kinerja menteri. Menurut dia, hal itu menjadi wewenang penuh Presiden.
Kantor Staf Kepresidenan hanya menilai pelaksanaan program pemerintah. Namun, Purbaya menganggap laporan perkembangan program pemerintahan di kementerian tidak menjadi dasar mutlak Presiden dalam menilai kerja menterinya.
"Itu bukan mutlak menjadi penilaian kinerja menteri. Presiden bisa lihat dengan jelas dari berbagai macam interaksi. Dia orangnya pintar kok," ucap dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.
Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)
Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)
pokok. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.