Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Akui Menteri Lambat Jalankan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/05/2015, 11:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kinerja para menteri Kabinet Kerja disadari belum optimal. Mereka masih lambat dalam menjalankan program pemerintahan sehingga membuat Presiden Joko Widodo harus turun langsung ke lapangan.

Demikian disampaikan Deputi III Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa di Bina Graha, Selasa (5/5/2015).

"Presiden sudah lead the way, dia yang bereskan ke sana sini, daripada menterinya. Jadi diharapkan menterinya mengikuti," kata Purbaya.

Dia menuturkan, alasan tidak optimalnya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena pencairan yang terlambat tidak bisa menjadi alasan program-program pemerintah menjadi terhambat. Menurut Purbaya, program pemerintah ada yang terhambat justru karena kendala di kementerian.

"Masyarakat dan Presiden bisa melihat siapa pun menilai, bisa melihat siapa yang semangat dan siapa yang tidak. Presiden bisa lihat dengan jelas bukan dari APBN, tapi personal, ada yang macet, tetapi tidur," kata dia. (baca: Fahri: "Reshuffle" Kabinet Jangan Hanya karena Emosional, Pencitraan)

Terkait dengan isu reshuffle, mantan Kepala Danareksa Institute itu menyatakan, Kantor Staf Kepresidenan tidak berwenang menilai kinerja menteri. Menurut dia, hal itu menjadi wewenang penuh Presiden.

Kantor Staf Kepresidenan hanya menilai pelaksanaan program pemerintah. Namun, Purbaya menganggap laporan perkembangan program pemerintahan di kementerian tidak menjadi dasar mutlak Presiden dalam menilai kerja menterinya.

"Itu bukan mutlak menjadi penilaian kinerja menteri. Presiden bisa lihat dengan jelas dari berbagai macam interaksi. Dia orangnya pintar kok," ucap dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengisyaratkan bakal ada reshuffle dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet.

Untuk tujuan itu, Kalla menilai diperlukan sosok yang tepat untuk mengisi kabinet sesuai dengan kemampuannya. (baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Adapun Jokowi enggan berkomentar soal wacara reshuffle kabinet. (baca: Jokowi: Isu "Reshuffle", Tanya ke Pak JK)

pokok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com