Mensesneg Tidak Pernah Diajak Bicara "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 05/05/2015, 19:17 WIB
Presiden Joko Widodo didamping Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan sikap terkait konflik KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo didamping Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan sikap terkait konflik KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan isu perombakan kabinet (reshuffle) hingga saat ini belum pernah dibicarakan Presiden Joko Widodo terhadap dirinya. Menurut dia, yang dilakukan saat ini adalah evaluasi untuk mempercepat program di setiap kementerian.

"Kami tidak pernah bicarakan reshuffle, yang kami lakukan sehari-hari di bawah presiden dan wapres dievaluasi pekerjaan kami, dilakukan percepatan, tingkatkan kinerja di seluruh kementerian," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2015).

Dia mengungkapkan Presiden Jokowi juga kerap kali langsung mengawal pelaksanaan program yang masuk dalam kategori prioritas. Sehingga, Pratikno menegaskan kembali tidak ada pembicaraan apa pun soal reshuffle dari Jokowi. (Baca: Ini Komentar Menteri di Kabinet Kerja Terkait Rencana "Reshuffle")

"Minimal tidak melibatkan saya, karena saya tidak tahu. Fokus kami adalah implementasi program secara lebih efektif, lakukan terobosan atas masalah yang dihadapi," ucap dia.

Apabila ada penilaian kinerja, lanjut Pratikno, Jokowi biasanya menilai sendiri kerja para pembantunya itu. (Baca: Wapres Isyaratkan Bakal Ada "Reshuffle" Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. Kalla menilai reshuffle diperlukan untuk peningkatan kinerja kabinet. Tapi mengenai siapa menteri yang akan diganti, Kalla enggan memberikan petunjuk.

Partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun mulai menyuarakan oposisi. Misalnya, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Mereka mengkritik kinerja menteri-menteri perekonomian yang dianggap tak mampu mengendalikan harga bahan pokok. (Baca: Luhut Tidak Kena Evaluasi Saat Jokowi Evaluasi Kabinet Kerja)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X