Kompas.com - 05/05/2015, 15:01 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Anis Hidayah

JAKARTA, KOMPAS - Belum genap satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, beberapa nyawa telah melayang demi sebuah kebijakan yang kebajikannya masih patut dipersoalkan.

Di dalam negeri, eksekusi mati enam terpidana kasus narkoba mengawali rangkaian nyawa yang mesti dihilangkan karena dianggap tak layak lagi menghuni bumi yang telah Tuhan ciptakan.

Di luar negeri, Siti Zaenab dan Karni mesti menghadapi algojo untuk sebuah kejahatan yang tak pernah Pemerintah Indonesia melihat secara lebih jernih masalah yang menimpa buruh migran selama ini untuk melakukan pembelaan dan memberikan perlindungan. Pengalaman saya selama ini, hampir setiap kejahatan yang dialamatkan kepada buruh migran, bukan mereka yang mencipta causa utamanya.

Lebih mengerikan lagi, ternyata eksistensi pemerintah ini tak mendapatkan penghargaan setara dengan bagaimana mereka selalu menempatkan bangsa lain dalam layanan kelas wahid. Mungkin hanya bangsa ini yang tidak pernah marah meski sering dilecehkan bangsa lain. Terakhir, dua buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati Pemerintah Arab Saudi tanpa ada selembar notifikasi kepada Pemerintah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kita sebagai bangsa yang tak berharga di mata bangsa lain.

Program Nawacita, yang salah satunya menjanjikan kehadiran dan perlindungan negara serta memberi rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia, saat ini tak dapat diharapkan. Itu semua tak lebih sebagaimana janji-janji gombal para politisi yang memang dibuat, tetapi tidak untuk ditepati. Saat ini kita memang perlu kehadiran negara, bukan karena Nawacita yang telah dijanjikan itu, tetapi karena memang kita sedang dalam kondisi yang kritis. Hal itu mengingat di belakang Siti Zaenab dan Karni masih ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara.

Menurut catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 di antaranya sudah vonis tetap dan 219 dalam proses hukum. Tidak menutup kemungkinan angka tersebut terus bertambah. Sebab, dalam lima tahun terakhir angka kasus ancaman hukuman mati menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sepanjang 2013-2015, setidaknya 92 kasus baru muncul. Ini mengindasikan bahwa Pemerintah Indonesia gagal melakukan upaya pencegahan dan perlindungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perbudakan modern

Sejak era 1990-an kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati merupakan isu krusial, yang ditandai dengan eksekusi mati terhadap Basri Masse (1993) di Malaysia. Hingga kini kasus ancaman hukuman mati seolah tak terpecahkan, sehingga tak aneh bila saat ini mencapai angka ratusan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan WNI yang terancam hukuman mati pascaeksekusi terhadap Ruyati. Namun, satgas ini bersifat ad hoc, hanya satu tahun, dan juga tidak mampu menahan laju kasus-kasus baru buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

Pekerjaan rumah penting yang selama ini tidak diprioritaskan Pemerintah Indonesia dari masa ke masa adalah reformasi sistem perlindungan. Lemahnya perlindungan negara, terutama terhadap pekerja rumah tangga (PRT) migran, menjadi latar untuk terciptanya kondisi kerja tidak layak yang mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis. Dalam kondisi kerja tidak layak (bekerja lebih dari 18 jam, tidak ada istirahat, tidak ada libur, terbatas akses komunikasi) mereka rentan mengalami penyiksaan dan perkosaan.

Kondisi ini sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk membela diri dan mempertahankan kehormatan mereka sebagai manusia dan perempuan. Seperti yang dihadapi Ruyati, Yanti Iriyanti, Siti Zaenab, dan Karni, yang kesemuanya mesti dihukum mati untuk sebuah kejahatan yang terpaksa mereka lakukan. Oleh karena itu, memastikan kondisi, situasi, dan motivasi dalam sebuah tindak kejahatan menjadi pertimbangan hakim selama persidangan adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah ini.

Diplomasi tingkat tinggi

Merunut rentetan eksekusi mati yang pernah dilakukan di Arab Saudi, mulai dari Yanti Iriyanti (2008), Ruyati (2011), Siti Zaenab, dan Karni (2015)—semua tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia—Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan harus mampu memimpin langsung diplomasi pembelaan terhadap buruh migran yang masih berderet panjang menghadapi ancaman hukuman mati.

Presiden harus mampu mengambil pelajaran berharga dari pendahulunya, Abdurrahman Wahid, dan juga Presiden Filipina, Perdana Menteri Australia, serta Presiden Brasil sebagai kepala negara yang bersungguh-sungguh berupaya melindungi dan membela warga negaranya. Diplomasi harus dimulai dari Pemerintah Indonesia sendiri untuk menghapus hukuman mati atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki legitimasi moral untuk membebaskan warganya dari hukuman mati. Selain itu, harus segera disusun kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dengan skema migrasi yang mengedepankan penegakan HAM untuk mengakhiri rezim migrasi yang eksploitatif.

Revisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran harus segera dituntaskan dengan berbasis pada prinsip-prinsip yang ada dalam International Convention on the Protection of All Rights of Migrant Workers and Their Families yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012. Revisi terhadap UU tersebut juga harus memiliki spirit menghapuskan peran swasta yang selama ini memonopoli proses migrasi untuk memastikan hadirnya kembali negara mulai desa hingga sentral birokrasi.

Wajah migrasi yang perempuan juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PRT di dalam negeri dan ratifikasi konvensi ILO 189. Pengesahan RUU PRT akan memperkuat diplomasi Indonesia untuk memproteksi PRT migran Indonesia di luar negeri. Saya hanya ingin mengingatkan, keinginan pemerintah menghentikan pengiriman PRT migran ke luar negeri tanpa dibarengi solusi yang memadai di dalam negeri itu hanya akan melanggar hak setiap orang untuk bekerja.

Bila pemerintah tak segera mengakhiri persoalan ini semua, kiranya rezim ini memang suka bermain dengan nyawa. Semoga saya keliru!

Anis Hidayah
Executive Director of Migrant Care

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Mei 2015 dengan judul "Nawacita dan Buruh Migran".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X