Kompas.com - 05/05/2015, 15:01 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Anis Hidayah

JAKARTA, KOMPAS - Belum genap satu semester pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, beberapa nyawa telah melayang demi sebuah kebijakan yang kebajikannya masih patut dipersoalkan.

Di dalam negeri, eksekusi mati enam terpidana kasus narkoba mengawali rangkaian nyawa yang mesti dihilangkan karena dianggap tak layak lagi menghuni bumi yang telah Tuhan ciptakan.

Di luar negeri, Siti Zaenab dan Karni mesti menghadapi algojo untuk sebuah kejahatan yang tak pernah Pemerintah Indonesia melihat secara lebih jernih masalah yang menimpa buruh migran selama ini untuk melakukan pembelaan dan memberikan perlindungan. Pengalaman saya selama ini, hampir setiap kejahatan yang dialamatkan kepada buruh migran, bukan mereka yang mencipta causa utamanya.

Lebih mengerikan lagi, ternyata eksistensi pemerintah ini tak mendapatkan penghargaan setara dengan bagaimana mereka selalu menempatkan bangsa lain dalam layanan kelas wahid. Mungkin hanya bangsa ini yang tidak pernah marah meski sering dilecehkan bangsa lain. Terakhir, dua buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati Pemerintah Arab Saudi tanpa ada selembar notifikasi kepada Pemerintah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kita sebagai bangsa yang tak berharga di mata bangsa lain.

Program Nawacita, yang salah satunya menjanjikan kehadiran dan perlindungan negara serta memberi rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia, saat ini tak dapat diharapkan. Itu semua tak lebih sebagaimana janji-janji gombal para politisi yang memang dibuat, tetapi tidak untuk ditepati. Saat ini kita memang perlu kehadiran negara, bukan karena Nawacita yang telah dijanjikan itu, tetapi karena memang kita sedang dalam kondisi yang kritis. Hal itu mengingat di belakang Siti Zaenab dan Karni masih ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara.

Menurut catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 di antaranya sudah vonis tetap dan 219 dalam proses hukum. Tidak menutup kemungkinan angka tersebut terus bertambah. Sebab, dalam lima tahun terakhir angka kasus ancaman hukuman mati menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sepanjang 2013-2015, setidaknya 92 kasus baru muncul. Ini mengindasikan bahwa Pemerintah Indonesia gagal melakukan upaya pencegahan dan perlindungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perbudakan modern

Sejak era 1990-an kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati merupakan isu krusial, yang ditandai dengan eksekusi mati terhadap Basri Masse (1993) di Malaysia. Hingga kini kasus ancaman hukuman mati seolah tak terpecahkan, sehingga tak aneh bila saat ini mencapai angka ratusan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk satuan tugas (satgas) penanganan WNI yang terancam hukuman mati pascaeksekusi terhadap Ruyati. Namun, satgas ini bersifat ad hoc, hanya satu tahun, dan juga tidak mampu menahan laju kasus-kasus baru buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

Pekerjaan rumah penting yang selama ini tidak diprioritaskan Pemerintah Indonesia dari masa ke masa adalah reformasi sistem perlindungan. Lemahnya perlindungan negara, terutama terhadap pekerja rumah tangga (PRT) migran, menjadi latar untuk terciptanya kondisi kerja tidak layak yang mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis. Dalam kondisi kerja tidak layak (bekerja lebih dari 18 jam, tidak ada istirahat, tidak ada libur, terbatas akses komunikasi) mereka rentan mengalami penyiksaan dan perkosaan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.