Kemenlu: Opini Publik Tentukan Keberhasilan Diplomasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Opini publik menentukan keberhasilan diplomasi terkait isu perlindungan warga negara Indonesia, kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal.

"Oleh karena itu, diplomat harus berhitung secara cermat dan matang terhadap segala sesuatu yang mungkin akan terjadi setelah suatu isu yang dinegosiasikan dilemparkan pada publik," katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (4/5/2015).

Pada seminar "Peran Media Dalam Membentuk Opini Publik", ia mengatakan, keberhasilan dalam berdiplomasi itu terkait bagaimana diplomat berurusan dengan media, baik ketika ada kasus maupun tidak ada kasus.

"Dalam kondisi apa pun, seorang diplomat harus tetap memiliki interaksi dengan media karena media menjadi bagian penting dalam proses diplomasi yang dilakukan seorang diplomat," katanya.

Menurut dia, jika diplomat tidak melakukan interaksi dengan media, maka dia akan mengalami kesulitan, terutama saat ada isu-isu yang datangnya bukan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Isu yang bukan datang dari Kemenlu itu terkadang membuat kami dan para diplomat kesulitan meredam isu yang tidak diinginkan. Selain itu, isu yang menyebar tersebut juga bisa mempengaruhi opini publik," katanya.

Ia mengatakan, jika isu yang datang itu bukan isu yang diinginkan, secara otomatis pula, opini yang mengalir di kalangan masyarakat juga akan negatif dan berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi.

"Itulah mengapa diplomat harus memiliki hubungan baik dengan media. Jika tidak, maka akan terjadi suasana yang tidak menentu terhadap suatu isu yang sedang didiplomasikan," katanya.