Tujuh Kejanggalan Penangkapan Novel Baswedan Versi Kuasa Hukum

Kompas.com - 04/05/2015, 18:19 WIB
Penasihat hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu dan Nurcholis Hidayat memberikan keterangan mengenai penangkapan dan pemeriksaan kliennya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/5/2015). Penasihat hukum menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui posisi terakhir Novel Baswedan paskapemeriksaan di Mako Brimob. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPenasihat hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu dan Nurcholis Hidayat memberikan keterangan mengenai penangkapan dan pemeriksaan kliennya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/5/2015). Penasihat hukum menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui posisi terakhir Novel Baswedan paskapemeriksaan di Mako Brimob.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai ada kejanggalan dalam proses penangkapan Novel oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat (1/5/2015). Penindakan itu memicu kembali aroma kriminalisasi oleh Polri terhadap KPK.

Salah seorang kuasa hukum Novel, Muhamad Isnur, mengatakan, ada tujuh kejanggalan dalam tindakan polisi terhadap Novel tersebut. Yang pertama soal alasan penangkapan dan penahanan Novel. Isnur mengutip Pasal 21 KUHAP bahwa perintah penahanan bisa dilakukan jika yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Ia memastikan bahwa Novel sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tersebut.

"Melarikan diri gimana? Novel kan masih jadi pegawai KPK, keberadaan dia jelas. Merusak barang bukti gimana pula? Kasus ini kan dari 2004, barang bukti apa lagi yang tersisa?" ujar Isnur.

Kejanggalan kedua, menurut Isnur, soal waktu penangkapan. Novel ditangkap sekitar pukul 00.30 ketika ia tengah tertidur di kediaman pribadinya, Jalan Deposito Nomor T8, RT 003 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi beralasan bahwa penangkapan itu untuk pemeriksaan.

"Kalau ditangkap tengah malam, bahkan dini hari, lalu dia mau diperiksa kapan? Sepanjang malam? Itu kan tidak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh tersangka. Lagi pula kenapa harus ditangkap malam-malam? Memangnya Novel itu pelaku kriminal berat apa?" ujar Isnur.

Perkara Novel terjadi di Bengkulu, tetapi yang menangkapnya adalah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, bukan oleh penyidik Polda Bengkulu. Bareskrim Polri disebut-sebut hanya membantu penanganan kasus Novel. Namun, Isnur mempertanyakan tak ada satu pun penyidik Polda Bengkulu yang hadir dalam proses penangkapan hingga penahanan itu.

Dalam surat penangkapan Novel bernomor SP.Han/10/V/2015/Ditipidum, dicantumkan lima penyidik yang diperintahkan membawa Novel. Tidak ada satu pun penyidik dari Polda Bengkulu yang diperintahkan menangkap Novel. Lima orang itu adalah Kasubdit II Ditipidum Bareskrim Polri Kombes Prio Soekotjo, Kanit II Subdit II Tipidum AKBP Agus Prasetyono, Kasubditum Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan, Kanit V Subdit II Tipidum AKBP Purwantoro dan Kanit II Subditum Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Teuku Arsya Khadafi.

Isnur juga mempertanyakan salah satu dasar penangkapan kliennya, yakni Surat Perintah Kabareskrim Polri Nomor Sprin/4132/Um/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015. "Masa dasar penangkapan Novel Baswedan atas perintah Kabareskrim sih, mana ada itu? Ini menyiratkan bahwa peran subyektif pimpinan mengintervensi jalannya penyidikan di Polri," ujar Isnur.

Isnur memprotes sikap Polri yang mempersulit pertemuan kuasa hukum dan Novel. Kuasa hukum baru diperbolehkan bertemu Novel pukul 08.30 WIB hingga 09.30 WIB atau beberapa jam setelah Novel ditangkap sebelum dibawa ke rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

"Di rutan (rumah tahanan) pun kita sempat tidak boleh masuk bertemu, harus gontok-gontokan dulu sama provost dan harus menelepon Kapolri dulu. Ini ada apa sebenarnya? Sekarang kalau klien saya di dalam dipukuli? Siapa yang bisa jamin," ujar Isnur.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X