Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Nyatakan Perayaan Hari Buruh Berlangsung Aman

Kompas.com - 01/05/2015, 16:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perayaan hari buruh di Indonesia berlangsung aman. Meski digelar unjuk rasa, secara umum pelaksanaan perayaan hari buruh berlangsung kondusif.

“Perayaan 1 Mei ini betul-betul perayaan, tidak ada unjuk rasa seperti sweeping atau penutupan jalan. Meskipun ada orasi tapi itu yang bersifat umum,” kata Kalla usai memantau perayaan hari buruh melalui teleconference dengan kapolda se-Indonesia di Mabes Polri, Jumat (1/5/2015).

Dalam sejumlah orasi yang disampaikan, buruh menuntut agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka dan menghapus sistem outsourcing yang masih berlaku. Menurut Kalla, pemerintah telah menetapkan besaran upah minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada buruh. Namun, menjadi kebijakan perusahaan apabila memang ingin menggaji buruh dengan gaji yang lebih besar.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah sebenarnya juga telah memperhatikan kesejahteraan buruh. Tak hanya mendapat gaji, buruh juga mendapatkan bantuan raskin dari pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk membangun perumahan untuk buruh.

“Belum lagi soal jaminan sosial dan kita harapkan ada pensiun. Kemudian, secara bertahap mengenai outsourcing akan dihapuskan, tapi yang terpenting adalah ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, setidaknya ada 170 titik konsentrasi massa dalam perayaan hari buruh sedunia yang digelar di Indonesia ini. Sementara jumlah peserta yang mengikuti perayaan tersebut sebesar 352.000 orang.

“Sampai saat ini berjalan aman, lancar tidak ada gangguan berarti. Kalaupun ada kecelakaan, tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com