Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Buruh 2015: Realistiskah Dirikan Partai Buruh?

Kompas.com - 01/05/2015, 08:00 WIB

KOMPAS.com - Lebih dari 100.000 buruh berencana memenuhi jalanan Jakarta pada Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2015.

Mereka akan beraksi di depan Istana Negara sebelum berkumpul di Istora Senayan untuk mendeklarasikan Gerakan Buruh Indonesia (GBI), yang diarahkan menjadi sebuah partai buruh yang baru.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Ilham Syah dari komite persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengatakan, partai itu akan terdiri dari konfederasi, federasi, serikat pekerja dan elemen gerakan rakyat yang lain.

Tapi partai itu baru akan dideklarasikan kemudian, tidak di Hari Buruh.

Yang akan dideklarasikan sekarang, menurut Prihanani, presiden hubungan internasional KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) adalah Gerakan Buruh Indonesia.

"Kami memang punya aspirasi untuk membangun suatu partai buruh, karena selama ini buruh hanya digunakan sebagai pemancing suara saja untuk partai-partai lain, namun sesudah pemilu kepentingan kami tak dipedulikan," kata Prihantini.

GBI yang akan dideklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) buruh di Istora Senayan 1 Mei ini tak pelak akan merupakan cikal bakal pendirian partai itu.

Ormas GBI akan dibentuk dari tiga konfederasi buruh terbesar: KSPSI, KSBI dan KSPI.

Bukan yang pertama

Sudah ada beberapa partai buruh yang dibentuk sejak jatuhnya Soeharto pada 1998.

Namun tak ada yang berhasil menarik pendukung yang cukup, sehingga tak memperoleh kursi di parlemen dan akhirnya bubar.

Termasuk Partai Buruh Nasional pimpinan Mochtar Pakpahan, pemimpin serikat buruh independen pertama, SBSI, yang keluar masuk penjara semasa pemerintahan Soeharto.

Ini disadari para tokoh buruh dari KSPSI, KSBI dan KSPI.

Menurut Prihantini, belajar dari kegagalan partai-partai buruh lain sebelumnya, partai buruh yang akan mereka bentuk nanti harus mampu memaksimalkan dukungan 40 juta buruh dan keluarganya, yang merupakan tambang suara yang sangat besar.

"Dan kami sudah memiliki pengalaman berharga," kata Prihantini.

Sekarang ini di Bekasi, ada dua wakil buruh yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD kendati menggunakan PAN dan PDIP.

"Ini membuktikan, dengan kerja keras dan sungguh-sungguh kami bisa meyakinkan para buruh untuk melakukan apa yang kami sebut buruh memilih buruh," kata Prihantini.

Pentingnya suatu partai buruh, juga potensi keberhasilannya, disetujui Suryanta, aktivis buruh dari Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia. Namun ia menyatakan seharusnya partai buruh didirikan sebagai alternatif dalam segalanya. Baik secara ideologi, arah dan tujuan perjuangan.

Soal upah

Ia dan organisasinya memilih untuk tidak terkait dengan ketiga konfederasi buruh besar yang hendak membentuk partai itu karena ia mencurigai motif para tokohnya, yang dalam pemilu legislatif dan pilpres kemarin bergabung dalam partai-partai lain dan bersaing secara sengit.

Dalam aksi Hari Buruh atau May Day, para buruh yang disebutkan akan mencapai jumlah sekitar 150.000 orang akan terlebih dahulu melakukan aksi di depan istana, kendati dua hari sebelumnya para pemimpin mereka bertemu dan bahkan terbang dalam satu pesawat bersama Presiden Jokowi ke Ungaran, Jawa Tengah.

Menurut Prihantini, dalam aksi itu buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Prihantini menyatakan, kaum buruh keberatan dengan rencana pemerintah yang sedang menyiapkan skema pengupahan baru, karena disebut-sebut akan menerapkan kenaikan upah setiap dua hingga lima tahun.

Hal ini dibantah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. "Itu tidak benar," katanya kepada BBC Indonesia.

"Justru kami berpendapat bahwa upah pekerja harus naik setiap tahun. Namun untuk menjamin kenaikan itu diperlukan suatu formula yang tetap, yang tak harus dirumuskan setiap tahun. Sehingga pengusaha mendapat kepastian untuk menghitung ongkos produksi yang tetap menguntungkan, sementara para pekerja mendapat haknya dalam hal pengupahan," jelas Hanif.

Ia mengatakan formula pengupahan baru itu masih terus dirumuskan, dengan menyertakan wakil-wakil buruh.

Ia membantah ketika ditanyakan apakah formula baru itu lebih memihak kepentingan pengusaha.

"Keduanya harus sama-sama diuntungkan, pengusaha dan pekerja. Upah buruh harus terus naik setiap tahun, namun pengusaha harus tetap mendapat keuntungan, dan perusahaan bisa terus beroperasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com