Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Buruh 2015: Realistiskah Dirikan Partai Buruh?

Kompas.com - 01/05/2015, 08:00 WIB

KOMPAS.com - Lebih dari 100.000 buruh berencana memenuhi jalanan Jakarta pada Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2015.

Mereka akan beraksi di depan Istana Negara sebelum berkumpul di Istora Senayan untuk mendeklarasikan Gerakan Buruh Indonesia (GBI), yang diarahkan menjadi sebuah partai buruh yang baru.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Ilham Syah dari komite persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengatakan, partai itu akan terdiri dari konfederasi, federasi, serikat pekerja dan elemen gerakan rakyat yang lain.

Tapi partai itu baru akan dideklarasikan kemudian, tidak di Hari Buruh.

Yang akan dideklarasikan sekarang, menurut Prihanani, presiden hubungan internasional KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Internasional) adalah Gerakan Buruh Indonesia.

"Kami memang punya aspirasi untuk membangun suatu partai buruh, karena selama ini buruh hanya digunakan sebagai pemancing suara saja untuk partai-partai lain, namun sesudah pemilu kepentingan kami tak dipedulikan," kata Prihantini.

GBI yang akan dideklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) buruh di Istora Senayan 1 Mei ini tak pelak akan merupakan cikal bakal pendirian partai itu.

Ormas GBI akan dibentuk dari tiga konfederasi buruh terbesar: KSPSI, KSBI dan KSPI.

Bukan yang pertama

Sudah ada beberapa partai buruh yang dibentuk sejak jatuhnya Soeharto pada 1998.

Namun tak ada yang berhasil menarik pendukung yang cukup, sehingga tak memperoleh kursi di parlemen dan akhirnya bubar.

Termasuk Partai Buruh Nasional pimpinan Mochtar Pakpahan, pemimpin serikat buruh independen pertama, SBSI, yang keluar masuk penjara semasa pemerintahan Soeharto.

Ini disadari para tokoh buruh dari KSPSI, KSBI dan KSPI.

Menurut Prihantini, belajar dari kegagalan partai-partai buruh lain sebelumnya, partai buruh yang akan mereka bentuk nanti harus mampu memaksimalkan dukungan 40 juta buruh dan keluarganya, yang merupakan tambang suara yang sangat besar.

"Dan kami sudah memiliki pengalaman berharga," kata Prihantini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com