Wapres Imbau Buruh Taat Undang-undang Saat Aksi May Day

Kompas.com - 30/04/2015, 18:16 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Icha RastikaWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau agar para buruh melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional dengan tertib sesuai undang-undang yang berlaku. Ia berharap setiap unsur tidak melakukan tindakan anarkis ketika menggelar unjuk rasa.

"Ya kita harapkan semua di Indonesia itu unjuk rasa dijamin sebagai hak, asal jangan melanggar undang-undang. Tidak boleh menguasai jalan keseluruhan, tidak boleh merusak, dan sebagainya, itu penting. Hanya, tidak perlu kita mengimbau, hanya taat undang-undang saja, jangan merusak, menghalangi orang lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Rencananya, ratusan ribu orang akan menggelar unjuk rasa dalam memperingati hari buruh internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei. Terkait tuntutan para buruh, Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan penambahan lapangan kerja. Wapres juga berjanji akan menjaga tingkat kesejahteraan buruh dengan memberikan upah yang wajar, fasilitas yang baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.

"Seperti dikatakan kemarin Presiden baru saja memulai. Kita baru memulai membuka suatu rumah yang sebagiannya untuk buruh," ucap Kallla.

Dalam May Day 2015, organisasi buruh di Indonesia mengusung sejumlah tuntutan ke pemerintah. Tuntutan itu antara lain adanya jaminan pensiun, penghapusan sistem kerja kontrak, dan menaikkan jaminan kesehatan.

Jumlah buruh yang dikerahkan di DKI Jakarta sekitar 170.000 buruh. Massa akan fokus ke dua titik aksi, yakni Istana Negara dan Gelora Bung Karno.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meminta organisasi buruh tidak melakukan sweeping sesama buruh yang tidak ikut turun ke jalan, menutup jalan, dan melakukan aksi kekerasan saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2015.

"Jika ada yang melanggar, tentu akan kita tindak," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri.

Badrodin juga mengatakan bahwa peringatan May Day tahun ini tidak ada penyekatan aksi buruh di sejumlah kota. Aksi buruh di kota masing-masing, lanjut Badrodin, hanya berupa imbauan, bukan kebijakan yang bersifat mengikat dan dikenakan sanksi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X