Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Hentikan Perdagangan, Australia Rugi

Kompas.com - 29/04/2015, 16:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai eksekusi mati dua terpidana narkotika asal Australia tidak akan mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Negeri Kanguru. Kalla bahkan menyebut Australia yang akan merugi jika memutuskan hubungan dagang dengan Indonesia.

"Tidak (mengganggu). Kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Berarti kalau menghentikan perdagangan, dia rugi," kata Kalla di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Kalla juga menyampaikan bahwa langkah Australia yang memanggil duta besarnya dari Indonesia merupakan suatu hal yang lumrah. Langkah diplomatik semacam ini biasa dilakukan sebagai bentuk protes suatu negara. Indonesia juga pernah melakukan langkah diplomatik semacam itu.

"Sama juga kita Indonesia. Kalau ada yang dihukum mati di Saudi, di Malaysia, kita semua bereaksi keras, itu biasa saja. Malah kita juga yang pertama menarik dubes kita di Australia, menarik dubes kita di Brasil, pernah juga di banyak negara. Jadi kalau dia bereaksi keras dan menarik dubesnya, itu perkara biasa dalam hubungan diplomatik suatu negara," tutur Kalla.

Ia juga menegaskan bahwa eksekusi mati di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum. Pemerintah hanya melaksanakan putusan pengadilan.

"Namun, bagi kita, ya senang atau tidak, ini masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sekali lagi, yang menentukan itu adalah hakim yang memutuskan hukuman mati," ucap dia.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Gibson, sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran. (Baca: Abbott Panggil Dubes Australia untuk Indonesia)

Sebelumnya, Pemerintah Australia melakukan berbagai upaya agar keduanya lolos dari eksekusi mati. Namun, Kejaksaan Agung tetap mengeksekusi Andrew dan Myuran, serta enam terpidana mati lainnya pada Rabu dini hari di Nusakambangan, Cilacap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com