Kompas.com - 29/04/2015, 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Rapat Terbatas di  Kantor Presiden, Jakarta, untuk mengikuti Rapat Terbatas, Selasa (7/4/2015). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, untuk mengikuti Rapat Terbatas, Selasa (7/4/2015).
EditorLaksono Hari Wiwoho

"Ingat, kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai," kata Megawati seraya melanjutkan, "Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai." Pidato itu memang tidak menunjuk seseorang, kecuali institusi legislatif dan eksekutif. Namun, sudah sangat terbaca mudah bahwa sasaran utama pidato soal petugas partai adalah Presiden Jokowi, kader PDI-P yang kemudian menjadi presiden periode 2014-2019.

Namun, sayangnya, para politisi bahkan sekelas elite partai pun semestinya menempatkan bangsa dan negara jauh di atas partai, seperti diperlihatkan Presiden Filipina Manuel Quezon (1878-1944) atau Presiden Amerika Serikat John F Kennedy (1917-1963) yang memilih mengabdi untuk bangsa dan negara dan menanggalkan kepentingan partai begitu terpilih menjadi pemimpin bangsa. Jangan sampai istilah "presiden boneka" seperti terjadi pada pilpres lalu ada benarnya. Kata filsuf asal Jerman, Friedrich Nietzsche (1844-1900 ), di dalam individu jarang terjadi kegilaan, tetapi di dalam kelompok, partai politik, bangsa, dan zaman, kegilaan adalah biasa.

Seperti kata Perdana Menteri Inggris Winston Churchill (1874-1965) yang menegaskan bahwa dalam perang hanya dapat membunuh satu kali, tetapi di politik bisa berkali-kali, memang nyatanya Jokowi tetap melenggang meski ditembaki dari sana-sini. Maka, ia pun terus blusukan. Ia menemui nelayan. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Jokowi berdialog dan menjelaskan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (solar) kepada nelayan. Ia menjelaskan tentang kebijakan maritimnya.

Ia juga membagikan kartu sakti pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Jokowi juga membagikan traktor kepada petani agar bisa segera membajak sawah untuk segera menanam padi dan seterusnya menghasilkan beras unggulan supaya mimpi swasembada pangan bisa terwujud.

Dalam enam bulan ini, langkah blusukan-nya memang jauh ke Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan tentu saja Jawa. Istana sering ditinggalkannya. Tetapi, suhu ibu kota Jakarta selalu panas. Enam bulan memang barulah masa-masa awal. Perjalanan masih panjang. Seperti ketidakpuasan di bidang hukum dan ekonomi, Jokowi mesti berkonsentrasi penuh untuk membenahi dan memperbaikinya.

Di tengah nada pesimistis, Jokowi harus memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi dan membersihkan negeri ini dari koruptor yang tidak kapok-kapok. Jokowi tentunya lebih banyak berbuat agar rakyat terhindar dari beban kehidupan. Semakin kinerja membaik, langkah pemerintahan di bawah Jokowi-JK semakin ringan.

Tetapi, sebaliknya akan berat jika berbagai persoalan kusut tak terurai. Terlebih lagi banyak moncong senjata yang diarahkan dari berbagai sudut, yang mungkin bisa membakar suhu panas Jakarta. Kali ini resep "ora mikir" pasti tidak mujarab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

* Artikel ini telah ditayangkan di Kompas Digital edisi Selasa (28/4/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.