Kompas.com - 29/04/2015, 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Rapat Terbatas di  Kantor Presiden, Jakarta, untuk mengikuti Rapat Terbatas, Selasa (7/4/2015). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, untuk mengikuti Rapat Terbatas, Selasa (7/4/2015).
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: M Subhan SD

JAKARTA, KOMPAS - Cicero (106-43 SM), politisi dan filsuf Romawi, tidak pernah peduli dengan citra dirinya: dipersepsikan baik atau buruk. Bagi Cicero, mengabdi dan berbuat baik kepada publik dan bangsanya adalah sangat penting. Maka, ketika ia dipandang sinis dan dicibir, terutama oleh lawan-lawan politiknya sehingga ia tak populer di mata publik, Cicero yang kerap dipandang sebagai tokoh ambisius itu tak ambil pusing.

Kali ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak seperti Cicero. Jokowi biasanya juga "ora mikir" ketika menjawab berbagai hal menyangkut dirinya. Misalnya ketika pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014, ia bisa menjawab pertanyaan tentang popularitasnya naik atau turun dengan jawaban enteng, "ora mikir".

Akan tetapi, Senin (27/4/2015), tampaknya ia agak keluar dari gaya jawaban khasnya. Pada acara Silaturahim Pers Nasional di Auditorium TVRI Jakarta, Presiden Jokowi menyadari popularitasnya menurun. Namun, penurunan popularitas itu, menurut Presiden Jokowi, adalah risiko kebijakan pemerintah yang melakukan perubahan di banyak hal. Kebijakan pemerintah saat ini diakui ibarat pil pahit. Perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi sekarang ini butuh kesabaran dan pengorbanan. Jokowi pun menjanjikan, "Lihat tiga, empat, atau lima tahun yang akan datang."

Memang, survei Litbang Kompas terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enam bulan ini menurun. Kinerja dua bidang terpuruk, yaitu hukum dan ekonomi. Pada enam bulan ini (April), kinerja bidang hukum buruk, justru tambah buruk sampai 56,8 persen, padahal survei pada masa tiga bulan lalu (Januari) angkanya 40,3 persen.

Bidang ekonomi lebih parah lagi. Dari penilaian buruk 57 persen pada Januari lalu terus terjungkal sampai 74,6 persen pada April ini. Untung saja kinerja politik dan keamanan ada peningkatan sedikit dari penilaian buruk 39,3 persen berubah menjadi 32,2 persen. Pada awal April lalu, survei Indo Barometer juga menunjukkan realitas yang sama. Dalam enam bulan ini, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi hanya 57,5 persen, sedangkan kepuasan terhadap Jusuf Kalla cuma 32,2 persen.

Jokowi naik ke tampuk istana kepresidenan periode 2014-2019 tidak hanya dengan dukungan dan pujaan mayoritas publik, tetapi juga celaan dan hinaan destruktif. Pada April ini, pas enam bulan Jokowi menjadi orang nomor satu di negeri berpenduduk sekitar 245 juta jiwa ini. Selama setengah tahun ini, Presiden yang merupakan kader PDI-P itu bertahan dari tembakan lawan-lawan politiknya, terutama Koalisi Merah Putih, juga sisa-sisa simpatisan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memenuhi jagat maya media sosial. Bahkan, ini runyamnya, Jokowi pun harus bertahan dari serangan kawan-kawan yang mendukungnya, yakni politisi PDI-P, antara lain dalam kasus kebijakan migas dan mencuatnya pelemahan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kisah hubungan Jokowi dan PDI-P memang unik jika tidak ingin disebut aneh. Sudah menjadi rahasia umum apabila orang-orang PDI-P kesulitan untuk menembus istana dan mendekati Jokowi. Tidak heran di lingkaran ring 1 pun muncul istilah trio macan yang dituding menghalangi partai dengan Jokowi, yaitu Rini Soemarno (Menteri BUMN), Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet), dan Luhut Pandjaitan (Kepala Staf Kepresidenan). Padahal, Rini dan Andi, misalnya, pada masa lalu termasuk orang dekat Megawati Soekarnoputri dan PDI-P. Jokowi kelihatannya memang menjaga jarak agar partai tidak terlalu mengatur urusan negara. Jokowi selalu mengajukan syarat profesionalisme untuk masuk ke kabinet, misalnya, bukan melulu terkait bagi-bagi kekuasaan atau jatah-jatahan partai. Sayangnya, sewaktu mengurusi BUMN-BUMN, justru terjadi bagi-bagi posisi ketika pendukung dan relawan Jokowi menjadi komisaris-komisaris.

Kisruh paling terumbar adalah saat pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, Januari silam. Publik pun mampu membaca tangan PDI-P terulur dalam proses pencalonan Budi karena Budi adalah mantan ajudan Megawati saat menjabat presiden. Namun, kabarnya Jokowi yang menunjuk kursi Kapolri mungkin saja sebagai balas budi. Runyamnya, pencalonan itu menimbulkan kontroversi, terutama setelah Budi dijadikan tersangka oleh KPK. Megawati tampaknya meradang karena dianggap sebagai penyebabnya. Sampai-sampai hubungan Istana Presiden dan Teukur Umar (kediaman Megawati) kurang harmonis. Di sisi lain, KMP di DPR pun tampaknya njlomprongke. Menerima baik pencalonan Budi, tetapi sebetulnya sengaja menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Untunglah Jokowi membatalkan pencalonan Budi karena dinilai kontroversi. Sayangnya, alasan kontroversi tidak dipakai Jokowi saat melantik BG sebagai Wakil Kepala Polri.

Barangkali Jokowi dalam situasi yang sulit bergerak. Apalagi cap petugas partai muncul sangat verbal dan jelas. Ketua Umum PDI-P Megawati dalam pidato penutupan di Kongres IV di Sanur, Bali, 11 April lalu, mengingatkan bahwa politisi PDI-P yang memiliki jabatan di eksekutif ataupun legislatif adalah petugas partai.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Nasional
Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Nasional
Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Beda Pendapat, Tiga Hakim MK Sebut Pembentukan UU Minerba Cacat Formil

Nasional
Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Relawan Yakin 99 Persen Pendukung Jokowi Juga Pendukung Ganjar Pranowo

Nasional
Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Meski Kasus Covid-19 Menurun, Satgas Minta Masyarakat Tidak Lengah dan Abai Prokes

Nasional
Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.