Romahurmuziy Jamin Dualisme PPP Selesai Tahun Ini

Kompas.com - 29/04/2015, 14:36 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, membuka rapat koordinasi nasional di Serang, Banten, Senin (16/3/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, membuka rapat koordinasi nasional di Serang, Banten, Senin (16/3/2015).
EditorFidel Ali Permana

KENDARI, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) mengatakan pihaknya menjamin konflik yang dialami partainya akan selesai tahun 2015.

"Saya jamin dalam setahun ini konflik internal akan selesai, dan bila tidak selesai, maka diselesaikan saja," katanya kepada sejumlah media usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari.

Hadir pada pembukaan Muswil VIII PPP Sultra di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa, sekretaris daerah provinsi mewakili Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, anggota DPR RI Sultra dari PPP Amirul Tamim dan pelaksana Ketua DPW PPP Sultra Abdul Rasyid Syawal serta puluhan pengurus dan anggota DPRD kabupaten/kota partai tersebut.

Menurut Romi, di antara kader PPP saat ini tidak boleh menganggap pihak yang berbeda sebagai musuh, sehingga jika nanti konflik selesai, mereka bisa kembali utuh dan menjadi kekuatan besar untuk membawa PPP memenangi pemilu mendatang.

Menyinggung pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015, ia mengatakan tidak ada masalah bagi di daerah sebab kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya merupakan kepengurusan partai yang sah dan diakui pemerintah.


"Sesuai ketentuan undang-undang, putusan PTUN yang memenangkan kubu Djan Faridz, tidak dapat membatalkan keputusan pemerintah yang mengakui kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya," katanya.

Dikatakannya, putusan PTUN tidak dapat membatalkan keputusan pemerintah soal pengesahan PPP hasil Muktamar Surabaya karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena putusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka kepengurusan PPP yang sah masih kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

"Makanya, kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya lah yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015," katanya.

Ia juga optimistis KPU sebagai penyelenggara pilkada akan mengakui pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X