Survei "Kompas": Konsolidasi Tersandera Kasus Hukum (2)

Oleh: Bestian Nainggolan/ Bambang Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keselarasan antarlembaga hukum menjadi persoalan krusial selama enam bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Silang sengkarut di bidang hukum yang dipicu pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri membuat persepsi masyarakat yang tadinya positif menjadi negatif dalam memandang kinerja pemerintah. Konsolidasi pemerintah pun menjadi taruhan.

Sepanjang enam bulan usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penegakan hukum dan keadilan masih jauh dari harapan. Niat pemerintah melakukan reformasi agar hukum makin bermartabat dan tepercaya tampak makin tenggelam ditelan arus ketidakpercayaan publik.

Bagi publik, apa yang berlangsung dalam kurun waktu enam bulan ini tampaknya lebih banyak mengungkapkan kecenderungan semakin lebarnya jarak persepsi yang terbangun antara publik dan pemerintah dalam memandang persoalan penegakan hukum serta keadilan. Jarak persepsi publik adalah besaran selisih antara ekspektasi dan yang belum dijawab oleh kinerja pemerintah. Makin senjang jarak, semakin banyak publik yang merasa kecewa.

Jarak persepsi yang kian senjang berlangsung pada pemerintahan saat ini. Dibandingkan dengan kinerja enam bulan masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, derajat penurunan terhadap kinerja pemerintahan saat ini dalam penegakan hukum dan keadilan relatif lebih curam.

Lebih dari separuh bagian responden (54 persen) menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini. Dibandingkan dengan era penilaian tiga bulan sebelumnya, peningkatan ketidakpuasan ini tampak signifikan. Dibandingkan dengan dimensi lain, seperti perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ataupun politik keamanan, dimensi hukum dan keadilan paling anjlok penurunannya.

Titik kritis penilaian publik terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika pada tiga bulan sebelumnya hampir dua pertiga bagian responden merasa puas dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kini lebih banyak responden merasa tidak puas.

Jaminan keadilan layanan aparat penegakan hukum juga masih dipandang sebelah mata. Responden menganggap penegakan hukum hanya berlaku pada kalangan masyarakat bawah, tetapi tidak akan menjangkau kalangan atas, terlebih mereka yang memegang kuasa.

Jika dihimpun, rata-rata penurunan apresiasi publik terhadap persoalan penegakan hukum selama tiga bulan terakhir ini hingga 15 persen, jauh di atas penurunan persoalan ekonomi yang besarnya di bawah 10 persen atau politik dan keamanan yang rata-rata sekitar 10 persen.

Pemicu

Fakta opini di atas tidak lepas dari informasi yang diserap masyarakat dalam memandang praktik penegakan hukum di negeri ini.

Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) menjadi cobaan paling berat pemerintahan Jokowi-Kalla. Dipilihnya BG sebagai kandidat tunggal Kapolri mengundang kritik karena dia diduga terkait dengan rekening gendut pejabat Polri. Publik juga mengaitkan namanya dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena BG merupakan ajudan Megawati saat menjadi presiden.

Penolakan makin menjadi setelah Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka. Langkah ini membuat mereka harus nonaktif dari jabatan sebagai pimpinan KPK. Meski akhirnya BG tidak dilantik dan proses pencalonan Kapolri diulang dengan mengajukan nama lain, Badrodin Haiti, gelombang rasa penasaran publik telanjur besar.

Persoalan melebar menjadi perseteruan antarlembaga, khususnya antara KPK dan Polri, yang kemudian menyeret pula pengadilan dan kejaksaan.

Drama hukum kasus BG dalam tiga bulan terakhir telah memperuncing kecurigaan publik tentang temali erat antara kekuasaan, arogansi kelembagaan, dan hukum pada enam bulan pemerintahan Jokowi-Kalla. Ketidakselarasan-yang sesungguhnya kerap terjadi dalam pemerintahan baru-lewat kasus BG mengemuka menjadi batu sandungan yang sangat keras bagi pemerintahan Jokowi.

Narkoba

Namun, di sisi lain, upaya penegakan hukum yang coba ditunjukkan dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan mendapatkan penilaian positif. Penanganan kasus kejahatan narkoba, misalnya, mendapat simpati sebagian besar masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba menjadi salah satu persoalan yang diapresiasi sebagian besar responden.

Akan tetapi, belakangan ini, pelaksanaan eksekusi hukuman mati dirasakan makin dilematis. Tekanan politik yang muncul dari dalam dan luar negeri membuat kelanjutan eksekusi para narapidana jadi terhambat. Dalam situasi yang serba dilematis ini, terjadi pula penurunan apresiasi publik terhadap upaya pemerintah. Saat ini, hanya separuh bagian responden yang menyatakan puas. Separuh lainnya menyatakan rasa ketidakpuasan terhadap penanganan persoalan kejahatan narkoba. Kondisi demikian jika dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya, terjadi penurunan hampir 15 persen.

Di tengah penilaian minor terhadap berbagai kinerja pemerintahan, sebenarnya masih terdapat sisi lain yang menunjukkan rasa optimistis publik terhadap pemerintah saat ini. Tak kurang dari 63 persen responden masih yakin bahwa keterpurukan dalam penegakan hukum ini mampu diperbaiki oleh pemerintah di masa mendatang. Persoalannya, kini, bagaimana Jokowi-Kalla bersama segenap jajaran kabinetnya mampu menunjukkan aksi-aksi konkret penegakan hukum yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat? Dengan kepiawaian membaca persoalan, meramu jawaban, dan keberanian bertindak, dengan sendirinya publik akan merasa lebih diyakinkan dengan kualitas pemerintahan saat ini. (Litbang Kompas)