Kompas.com - 28/04/2015, 13:24 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penganggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat tidak transparan. Penganggaran untuk proyek DPR senilai Rp 1 triliun lebih itu layaknya anggaran siluman.

"Setelah kita cek di APBN-P 2015, tidak ada mata anggaran yang menunjukkan rencana pembangunan Gedung DPR satu rupiah pun, sehingga bisa dikatakan ini anggaran siluman yang muncul dan dimunculkan Ketua DPR untuk memuluskan rencana pembangunan gedung baru," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Setelah melakukan pengecekan dokumen APBN-P 2015, Apung mengatakan bahwa Fitra tidak menemukan mata anggaran pembangunan Gedung DPR. Hanya terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPR senilai kurang lebih Rp 747,1 miliar. Jumlah itu terdiri dari pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor kurang lebih Rp 233,6 juta serta pemeliharaan dan penatausahaan sarana dan prasarana gedung yang anggarannya kurang lebih Rp 513,4 miliar.

"Kalau di Pemprov DKI Jakarta ada anggaran UPS (uninterruptible power supply), ini sama. Ini anggaran siluman di DPR," kata Apung.

Apung mempertanyakan sumber anggaran untuk membangun gedung jika proyek tersebut belum dianggarkan dalam APBN-P 2015. Dikhawatirkan, pembangunan gedung baru ini nantinya memotong anggaran DPR yang lain seperti dana pengembangan kerja DPR dan dana dapil. Dengan kata lain, menurut Apung, proyek pembangunan gedung DPR ini rawan manipulasi.

"Anggaran itu akan dibiayai dari mana ketika tidak ada dalam alokasi APBNP 20159 Kalau pun ada, akan memakai anggaran yang lain," ujar Apung.

Ia menilai pimpinan DPR terlalu ambisius dengan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan gedung DPR, padahal anggarannya belum dimasukkan dalam APBN-P 2015. Apung menengarai bahwa proyek itu dipaksakan karena sudah ada kesepakatan antara pimpinan DPR dan kontraktor.

"Logikanya yang ada di kepala Ketua DPR itu logika proyek, mark up, korupsi. Apalagi ini momentumnya setelah pemilu ada proyek ini. Apakah ini proyek pengembalian dana kampanye? Bisa saja," kata dia.

Fitra secara tegas menolak proyek pembangunan gedung DPR ini. Menurut Apung, rencana DPR membangun gedung tersebut bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang tengah prihatin akibat pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Di samping itu, rencana pembangunan gedung ini tidak diimbangi dengan kinerja DPR. Ia menilai kinerja DPR belum optimal dalam enam bulan menjabat. Belum ada produk undang-undang yang dihasilkan DPR periode 2014-2019 ini.

"Atau pembangunan gedung ini merupakan pengalihan isu enggak penting untuk menutupi pembajakan ekonomi Indonesia, karpet merah investor, penunjukan langsung infrastruktur triliunan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.