Koalisi Antihukuman Mati: Proses Hukum Cacat, Hukuman Mati Harusnya Batal

Kompas.com - 26/04/2015, 16:41 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antihukuman Mati menuntut Presiden Joko Widodo membatalkaan eksekusi mati terhadap sejumlah narapidana. Koalisi menganggap, proses hukum para terpidana mati tersebut cacat sehingga vonis hukuman mati itu pun batal demi hukum.

Juru bicara koalisi Febionesta mengatakan, pihaknya melakukan penelitian, beberapa waktu terakhir. Hasilnya, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum ketika menangani perkara narapidana saat menjadi terdakwa.

"Mulai dari tidak didampingi kuasa hukum, tidak adanya penerjemah bagi narapidana warga negara asing, sampai lalainya aparat penegak hukum menyikapi peninjauan kembali (PK) kasus itu," ujar Febionesta dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2015).

Menurut hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, prinsip-prinsip ketidakadilan hukum semacam itu menjadi bagian penting bagi proses hukum. Maka dari itu, jika proses penanganan perkara tidak memenuhi unsur peraturan dan perundangan, maka putusan itu cacat hukum.

"Karena cacat hukum, Pemerintah harus menghentikan rencana eksekusi mati. Kalau tidak, berarti pemerintah membiarkan putusan hukum diambil dalam kondisi cacat dan ini berbahaya," ujar dia.

Febionesta menyarankan, daripada Presiden meloloskan hukuman mati, lebih baik membenahi sistem pemidanaan yang sesuai prinsip hak asasi manusia sekaligus membenahi sistem peradiln dan pemenjaraan di Indonesia yang sarat dengan praktik korupsi dan suap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.