Kompas.com - 22/04/2015, 23:06 WIB
Umat Islam memenuhi Masjidil Haram, menghadap bangunan suci Kakbah di Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 10 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan. AP PHOTO / AMR NABILUmat Islam memenuhi Masjidil Haram, menghadap bangunan suci Kakbah di Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 10 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.
EditorFidel Ali Permana

 


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI telah menyepakati penurunan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 sebesar 2.717 dollar AS atau sebesar Rp 33.962.500, dari sebelumnya sebesar 3.219 dollar AS atau sebesar Rp 33.799.500 dengan asumsi nilai tukar 1 dollar AS senilai Rp 12.500, pada rapat panitia kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4/2015) dini hari.

"Dini hari tadi pukul 03.30 WIB, alhamdulillah kita berhasil menurunkan direct cost (IC), yaitu biaya yang langsung dibayarkan oleh jemaah yang selama ini memang dibayarkan oleh jemaah turun sebesar 502 dollar AS dari tahun sebelumnya. Tetapi, kalau dilihat secara rupiah, tampak ada kenaikan sebesar Rp 163.000 dibandingkan tahun 2014, karena masalahnya adalah nilai tukar rupiah dengan dollar yang sangat tinggi. Tapi, kita tertolong dengan biaya avtur untuk penerbangan yang cukup rendah yang kemudian itu bisa jadi bagian kompensasi nilai kenaikan dan penurunannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Faksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/4/2015).

Ledia menambahkan, pada komponen IC ini, jemaah haji akan membayarkan secara langsung. Pertama, untuk tiket penerbangan; kedua, untuk pemondokan di Mekkah; dan ketiga, untuk uang saku.

"Uang saku ini yang biasanya nanti diembarkasi menjelang keberangkatan akan dikembalikan kepada jemaah sebesar 1.500 riyal Saudi," papar Ledia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, sebelumnya dalam konferensi pers Komisi VIII mengungkapkan, komponen yang paling berpengaruh dalam turunnya BPIH adalah penerbangan.

"Meskipun belum memuaskan kita, dari 2.185 dollar AS menjadi 2.165 dollar AS turun 20 dollar AS, dan ini bukan ketetapan sepihak, tapi kerelaan dan kesepakatan bersama," ungkap Fikri saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (22/4/2015).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komponen lain, lanjut Fikri, adalah soal pemondokan, dari tawaran di Mekkah sebelumnya 7.000 riyal Saudi menjadi 4.500 riyal Saudi.

"Ini luar biasa, dan kemudian di Madinah dari 822 riyal Saudi menjadi 675 riyal Saudi, ternyata bisa. Ini terlepas permainan di luar segala macam, tapi yang terpenting adalah concern kita bagaimana menurunkannya. Memang panja ini mungkin belum begitu berani sampai ke katering, karena takut mengurangi kualitas, sehingga katering masih seperti semula," pungkas legislator asal Jawa Tengah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.