Politisi Hanura: "Reshuffle" Jangan Angkut Penumpang Baru

Kompas.com - 21/04/2015, 18:47 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Srikandi Hanura Miryam S Haryani (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Srikandi Hanura Anita Firdaus (kiri) dan Bendahara Umum Srikandi Hanura Euis Maya memberikan pernyataan sikap terkait keinginan mantan Bupati Garut Aceng Fikri untuk menjadi calon legislatif Partai Hanura di Jakarta, Senin (25/3/2013). Srikandi Hanura menolak Aceng Fikri untuk menjadi calon legislatif dari Partai Hanura pada Pemilu 2014.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Dewan Pimpinan Pusat Srikandi Hanura Miryam S Haryani (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Srikandi Hanura Anita Firdaus (kiri) dan Bendahara Umum Srikandi Hanura Euis Maya memberikan pernyataan sikap terkait keinginan mantan Bupati Garut Aceng Fikri untuk menjadi calon legislatif Partai Hanura di Jakarta, Senin (25/3/2013). Srikandi Hanura menolak Aceng Fikri untuk menjadi calon legislatif dari Partai Hanura pada Pemilu 2014.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mendukung jika Presiden Joko Widodo hendak melakukan perombakan kabinet atau reshuffle demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Namun dia mengingatkan, reshuffle ini jangan sampai hanya bertujuan untuk mengangkut "penumpang baru" ke dalam pemerintahan.

"Presiden perlu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya "calon penumpang baru" melalui reshuffle ini. Harus dilihat dulu apakah kapasitas kapal memungkinkan menambah penumpang baru atau tidak. Kalau memang tidak muat tidak perlu dipaksakan, biar mereka menunggu kapal berikutnya. Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah," kata Miryam menganalogikan reshuffle yang dimaksud saat dihubungi, Selasa (21/4/2015).

Kalaupun Presiden melihat bahwa reshuffle adalah sebuah keharusan, kata Miryam, Hanura berharap kebijakan tersebut diambil bukan semata-mata karena hasil survei ataupun desakan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan momentum. Akan tetapi, reshuffle harus dilakukan atas pertimbangan yang matang dan hasil penilaian Presiden terhadap kinerja para menterinya. Masukan dari seluruh stake holder terlebih dari Wapres selaku pembantu utama dan KIH sebagai gabungan partai pengusung, juga tak boleh diabaikan.

Miryam kemudian kembali menerangkan, kapal Jokowi-JK belum sampai tujuannya karena baru saja berlayar, ketika itu setiap awak kapal masih perlu beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk menjalankan kapal dengan baik.

"Jangan karena ketemu awak kapal yang menjanjikan kemampuan yang masih belum jelas juga seperti apa kemampuannya, tiba-tiba awak kapal yang lama ditinggal begitu saja atau bahkan disuruh lompat ke laut begitu saja. Karena kapal ini kapal pesiar bukan kapal perompak atau bajak laut yang pakai hukum alam," ujarnya.

Survei Poltracking terakhir menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Mayoritas publik menginginkan adanya perombakan kabinet. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menekankan bahwa Pemerintah bukan bekerja dalam hitungan bulan. Ia meminta masyarakat untuk melihat hasil akhir kinerja pemerintah pada lima tahun mendatang. (Baca: Ditanya Kepuasan Publik Menurun, JK Minta Lihat Hasil Kerja pada 2019)

"Pemerintah tidak bekerja hanya untuk enam bulan, bekerja untuk lima tahun, tetapi yang paling penting nanti proses sampai ujung itu lebih baik sampai sekarang," kata Kalla di Jakarta, Selasa (20/4/2015).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X